Page 261 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021

Judul Gubernur Sumut Surati Menteri Ketenagakerjaan, Sampaikan 4 Poin
Tuntutan Buruh Soal UMP
Nama Media sumatra.bisnis.com
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL https://sumatra.bisnis.com/read/20211215/534/1478016/gubernur-
sumut-surati-menteri-ketenagakerjaan-sampaikan-4-poin-tuntutan-
buruh-soal-ump
Jurnalis Nanda Fahriza Batubara
Tanggal 2021-12-15 15:59:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menyurati Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk
menyampaikan aspirasi kalangan buruh soal upah minimum. Melalui surat nomor
561/13088/2021, Edy mencantumkan empat poin permintaan kepada Ida.

GUBERNUR SUMUT SURATI MENTERI KETENAGAKERJAAN, SAMPAIKAN 4 POIN
TUNTUTAN BURUH SOAL UMP

Bisnis.com, MEDAN - Gubernur Sumatra Utara Edy Rahmayadi menyurati Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah untuk menyampaikan aspirasi kalangan buruh soal upah
minimum. Melalui surat nomor 561/13088/2021, Edy mencantumkan empat poin permintaan
kepada Ida.

Menurut Kepala Dinas Ketenagakerjaan Pemprov Sumatra Utara Baharuddin Siagian, surat itu
dilayangkan sebagai bentuk upaya pemerintah daerah menyampaikan aspirasi warganya.

"Ya, kami akomodir dan teruskan ke pemerintah pusat di Jakarta. Namanya juga aspirasi, ya
tentu kita teruskan," kata Baharuddin kepada Bisnis, Rabu (15/12/2021).

Melalui surat itu, Edy menjelaskan bahwa Pemprov Sumatra Utara telah menetapkan Upah
Minimum Provinsi (UMP) beserta Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK) Tahun 2022.

Penetapan itu sebelumnya dilandaskan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja melalui turunannya Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan.

Kemudian, Edy mengingatkan Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/UPP-XVIII/2021
tanggal 25 November 2021 yang menyinggung unsur inkonstitusional pada proses penetapan
Undang-undang Cipta Kerja.

260