Page 257 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021
P. 257

DITJEN PERHUBUNGAN DARAT IMBAU AWAK KENDARAAN MEMILIKI BPJS
              KETENAGAKERJAAN
              Suara.com - BPJS Ketenagakerjaan ( BPJamsostek ) bersama Direktorat Jendaral Perhubungan
              Darat melakukan sosialisasi terkait perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan, yang diikuti
              oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi, Kota dan Kabupaten serta Ketua Organda dari seluruh
              Indonesia.

              Kegiatan yang digelar secara online dan offline tersebut merupakan tindak lanjut atas terbitnya
              surat  edaran  Direktur  Jenderal  Perhubungan  Darat  Nomor  SE-DRJD  18  Tahun  2021  tentang
              Pelaksanaan  Keikutsertaan  Jaminan  Sosial  Ketenagakerjaan  Terhadap  Awak  Kendaraan
              Angkutan Orang dan Angkutan Barang Dengan Kendaraan Bermotor Umum di Jalan.

              Dalam sambutannya, Dirjen Perhubungan Darat, Budi Setiyadi mengatakan, salah satu upaya
              pemerintah dalam menjamin perlindungan terhadap pekerja, telah diterbitkan instruksi presiden
              republik indonesia nomor 2 tahun 2021 tentang optimalisasi pelaksanaan program jaminan sosial
              ketenagakerjaan untuk itu, setiap warga negara pelaku usaha wajib dan berhak untuk mengikuti
              program perlindungan atas resiko sosial ketenagakerjaan melalui BPJamsostek.

              "Saya sangat berharap agar para pelaku usaha angkutan orang dan barang dapat benar-benar
              peduli  akan  kesehatan,  keselamatan  dan  jaminan  kerja  dengan  mengikuti  BPJamsostek,"
              katanya.

              "Dalam kesempatan ini, saya mohon kepada Kepala Dishub Provinsi dan Kabupaten/Kota, Kepala
              Balai Pengelolaan Transportasi Darat (BPTD), Ketua DPP Organda dan para Ketua DPD Organda
              seluruh  Indonesia  untuk  bisa  menjadi  agen  dalam  memberikan  atau  menyampaikan  kepada
              operator-operator kita untuk bisa bergabung dalam BPJS Ketenagkerjaan," tegas Budi.

              Selain itu, pihaknya juga berkomitmen untuk mendaftarkan seluruh pekerja di lingkungan Dirjen
              Perhubungan Darat yang mayoritas berstatus Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN)
              guna menjadi peserta BPJamsostek.

              Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJamsostek, Zainudin yang turut hadir dalam kegiatan
              tersebut menyampaikan terima kasih dan apresiasinya kepada Dirjen Perhubungan Darat yang
              telah mengeluarkan 2 surat edaran yang mampu mendorong optimalisasi pelaksanaan program
              jaminan sosial ketenagakerjaan sesuai Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021.

              Dalam  kesempatan  yang  sama,  BPJamsostek  juga  menyerahkan  santuan  kepada  ahli  waris
              peserta bernama Muslimin yang bekerja sebagai kurir ekspedisi di PT. Tri Adi Bersama. Peserta
              yang meninggal karena kecelakan kerja tersebut mendapatkan santuan sebesar Rp321 juta yang
              terdiri dari manfaat Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan beasiswa untuk
              1 orang anak.

              Zainudin  menambahkan,  dengan  menjadi  peserta  BPJamsostek,  manfaat  perlindungan  yang
              akan didapatkan paripurna mulai dari perawatan tanpa batas biaya sesuai indikasi medis hingga
              sembuh  bagi  peserta  yang  mengalami  kecelakaan  kerja.  Selanjutnya  apabila  dalam  masa
              pemulihan,  peserta  tidak  dapat  bekerja  untuk  sementara  waktu,  BPJamsostek  juga  akan
              memberikan  santunan  Sementara  Tidak  Mampu  Bekerja  (STMB)  sebesar  100%  upah  yang
              dilaporkan selama 12 bulan pertama dan 50% untuk bulan selanjutnya hingga sembuh.

              Tak hanya itu, jika peserta meninggal dunia karena kecelakaan kerja, maka ahli waris berhak
              mendapatkan  santunan  JKK  sebesar  48  kali  upah  terakhir  yang  dilaporkan  dengan  manfaat
              beasiswa dari jenjang TK hingga perguruan tinggi maksimal sebesar Rp174 Juta tanpa minimal
              masa  kepesertaan.  Sedangkan  jika  meninggal  dunia  bukan  karena  kecelakaan  kerja  maka


                                                           256
   252   253   254   255   256   257   258   259   260   261   262