Page 262 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021
P. 262
"Beberapa serikat buruh menyampaikan aspirasi kepada Pemprov Sumatra Utara untuk
disampaikan ke Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Dalam Negeri," petikan surat
Edy kepada Ida.
Empat poin aspirasi buruh yang disampaikan Edy adalah meminta UMP Tahun 2022 ditetapkan
kembali sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015. Kemudian meminta kenaikan UMP
Sumatra Utara tahun depan sebesar 10 persen, menetapkan kembali Upah Minimum Sektoral
Provinsi (UMSP) dan Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota (UMSK).
"Agar gubernur diberi kewenangan untuk melakukan diskresi terhadap penetapan Upah
Minimum Tahun 2022," bunyi poin terakhir tuntutan tersebut.
Sementara itu, kalangan buruh sudah mendengar tentang sikap Edy menyurati Ida soal
penetapan upah.
Ketua Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Sumatra Utara Willy Agus Utomo
mengapresiasi langkah itu.
Menurut Willy, hal tersebut menunjukkan Edy telah memahami kondisi buruh dan berniat
merevisi UMK dan UMP Tahun 2022. Namun tidak bisa berbuat banyak karena terkekang
peraturan pusat.
"Tapi kami yakin gubernur akan terus berupaya untuk meningkatkan kesejahteraan buruhnya,
kami akan terus menunggu tindak lanjut itu," ujar Willy.
Willy berharap Ida akan mengabulkan aspirasi yang mereka sampaikan melalui Edy dengan
memberikan diskresi terhadap penetapan upah. Menurut Willy, UMP Sumatra Utara Tahun 2022
yang telah ditetapkan senilai Rp2.522.609 sangat tidak layak.
Upah itu hanya naik sebesar Rp23.186 atau 0,93 persen dibanding UMP 2021. Apalagi UMP
Sumatra Utara pada 2021 tidak mengalami peningkatan sama sekali dari tahun sebelumnya.
Di sisi lain, Willy meminta kalangan pengusaha agar memaklumi permintaan buruh jika nantinya
UMP dan UMK direvisi. Buruh bersedia duduk bersama para pemangku kebijakan untuk
menghitung ulang UMP Sumatra Utara tahun 2022.
"Patinya semua pihak mendapat keadilan atas penetapan upah itu dan nantinya tidak ada yang
ribut atau protes lagi jika ada revisi upah itu," tutup Willy.
261
