Page 296 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021
P. 296
Judul UMK Kolaka Tahun Depan Naik
Nama Media Kolaka Pos
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg3&7
Jurnalis M3
Tanggal 2021-12-15 11:58:00
Ukuran 187x228mmk
Warna Warna
AD Value Rp 28.050.000
News Value Rp 140.250.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Abdullah Muzakir (Kepala Bidang Hubungan Industri dan Syarat Kerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka) Kita sudah melakukan rapat dan sudah usulkan
kenaikannya 0,4 persen yang tadinya sekitar Rp 2,7 juta menjadi Rp 2,9 juta untuk upah
minimum kabupaten Kolaka tahun 2022. Jadi hasil rapat kita sudah kami usulkan kepada
gubernur untuk di tetapkan berdasarkan keputusan gubernur UMK Kabupaten Kolaka tahun
2022.. Sekarang kita tinggal menunggu surat keputusan gubernur yang mana SK tersebut mulai
berlaku sejak Januari 2022
negative - Abdullah Muzakir (Kepala Bidang Hubungan Industri dan Syarat Kerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka) Sekarang kita masih menunggu penetapan UMK
Kolaka dari bapak Gubernur, jika sudah ditetapkan SKnya kita akan edarkan dalam bentuk
salinannya kepada semua perusahaan yang ada di Kabupaten Kolaka. Kemungkinan minggu ini
Sknya sudah ada
neutral - Abdullah Muzakir (Kepala Bidang Hubungan Industri dan Syarat Kerja Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kolaka) Saya minta juga kepada pengawasan
ketenagakerjaan untuk ikut mengawasi pelaksanaan pembayaran 'UMK kabupaten Kolaka tahun
2022, sehingga nanti jika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan agar merespon hhal-hal yang tidak
diinginkan. Kemudian saya minta juga kepada pengusaha bahwasanya upah minimum
kabupaten Kolaka hanya untuk pekerja yang mempunyai masa kerja setahun kebawah
sedangkan untuk satu tahun keatas tidak boeh lagi berdasarkan UMK tapi berdasarkan skala
upah produbtivitas dan kinerja ituJah acuan untuk skala upah di atas satu tahun
Ringkasan
Upah Minimum Kabupaten (UMK) Kolaka tahun 2022 mendatang dipastikan naik 0,46 persen.
Hal ini diungkapkan Kepala Dinas Tenaga kerja dan Transmigrasi (Kadis Nakertrans) Melalui
Kepala Bidang Hubungan Industri dan Syarat Kerja Abdullah Muzakir saat ditemui media ini,
Selasa (14/12).
295
