Page 301 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021
P. 301
Judul Rekomendasi UMK 2022 Tak Mutlak Diikuti Gubernur
Nama Media Batam Pos
Newstrend Upah Minimum 2022
Halaman/URL Pg1&2
Jurnalis YULITAVIA
Tanggal 2021-12-15 11:52:00
Ukuran 150x150mmk
Warna Warna
AD Value Rp 51.000.000
News Value Rp 510.000.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos, Non Rilis
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
PEMERINTAH Kota Batam hanya memberikan rekomendasi terkait UMK Batam 2022. Terkait
penetapan besaran angka menjadi hak dan wewenang Gubernur Kepri. Hal ini ditegaskan oleh
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudy Sakya Kirti, Menurutnya, rekomendasi tentang
upah minimum kota (UMK) yang disampaikan Wali Kota Batam kepada Gubernur Kepri, belum
bersifat final.
REKOMENDASI UMK 2022 TAK MUTLAK DIIKUTI GUBERNUR
PEMERINTAH Kota Batam hanya memberikan rekomendasi terkait UMK Batam 2022. Terkait
penetapan besaran angka menjadi hak dan wewenang Gubernur Kepri.
Hal ini ditegaskan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kota Batam, Rudy Sakya Kirti, Menurutnya,
rekomendasi tentang upah minimum kota (UMK) yang disampaikan Wali Kota Batam kepada
Gubernur Kepri, belum bersifat final.
"Namanya saja rekomendasi. Jadi, tidak mutlak harus diikuti oleh gubernur" kata Rudy Sakya
kirti, kemarin.
Menurut dia, Gubernur Kepri berhak membuat keputusan di luar angka yang direkomendasikan
Wali Kota Batam.
"Gubernur melalui Dewan Pengupahan Provinsi bisa memutuskan, jika ada menurut mereka ada
pilihan yang lebih baik dari yang direkomendasikan"' paparnya.
"Jadi, sekali lagi, rekomenasi itu tidak bersifat mutlak. Karena itu, keputusan final tentang UMK
ini adalah surat keputusan gubernur bukan rekomendasi Wali Kota Batam; tegasnya. (*)
300
