Page 322 - E-KLIPING KETENAGAKERJAAN 16 DESEMBER 2021

"Pemerintah sangat berkepentingan supaya produk kelapa sawit diterima di pasar internasional.
Beberapa pembeli mensyaratkan standar produksi, salah satunya adalah standar kerja layak
(decent work). Tantangan ketenagakerjaan inilah yang harus direspon," kata Indah. Perusahaan
perkebunan perlu memperhatikan ketentuan PWKT, sifat dan jenis pekerjaan yang bisa
menggunakannya juga perpanjangan waktunya. Pekerja anak juga telah dilarang. Masih adanya
praktek upah murah dan lembur yang tidak dibayar sangat bertentangan dengan PP
Pengupahan.

K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja) juga harus menjadi perhatian, terutama solusi dan
antisipasinya terhadap penggunaan pestisida; kecelakaan kerja pada saat penanaman,
peremajaan, pemeliharaan dan produksi. Jaminan sosial pekerja harus dilakasanakan, juga
jaminan kebebasan berserikat. Pengawasan ketenagakerjaan harus optimal untuk memastikan
norma-norma ketenaga kerjaaan dilaksanakan.

Tenaga kerja harus mendapat perlindungan jaminan sosial lewat BPJS Kesehatan dan
Ketenagakerjaan. BPJS Kesehatan berlaku universal bagi semua pekerjaan. Pada perkebunan
karena lokasinya berada di pedalaman yang jauh dari fasilitas kesehatan harus dicari cara
bagaimana pekerja bisa menikmati layanan ini.

BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari Jaminan Hari Tua, Jaminan Kematian, Jaminan Kecelakaan
Kerja dan Jaminan Pensiun. Meskpun tenaga kerja perkebunan sudah mengikuti program
pensiun manfaat pasti lewat Dana Pensiun Perkebunan atau iuran pasti lewat Dana Pensiun
Lembaga Keuangan tetapi tetap harus ikut Jaminan Pensiun sebagai perlindungan dasar.

Risiko bekerja diperkebunan sawit cukup besar sehingga perusahaan wajib menyediakan fasilitas
kesehataan dan K3 untuk menciptakan kondisi kerja yang aman, tentram dan sehat. Dengan
bekerja tenang maka produktivitas pekerja meningkat.

Mekanisasi perkebunan dan penggunaan pestisida adalah hal yang harus diantisipasi untuk
mengatasi kecelakaan kerja. Penyebab umum kecelakaan kerja diperkebunan adalah ancak yang
tidak rata (berbukit), pohon sawit yang terlalu tinggi, ancak yang berlubang, semuanya
merupakan tantangan kerja tersendiri dan menciptakan lingkungan kerja tidak aman.

Sering terjadi juga meskipun perusahaan sudah menyediakan fasilitas keselamatan kerja tetapi
pekerja lalai, tidak terampil menggunakan peralatan kerja sehingga menyebabkan kecelakaan
kerja. Sering juga ditemukan alat kerja dan alat pelindung diri yang tidak cukup dan nyaman
sehingga mengancam K3.

Mandor/pengawas juga tidak punya SOP yang tepat mengenai pengawasan. Kualitas
pengawasan tidak berkualitas dan kontinyu. Alat pelindung diri seperti baju kerja, helm, topi,
kacamata, sarung tangan harus ada disertai buku petunjuk penggunaan, rambu dan isyarat
bahaya. Pengawas juga harus menjelaskan penggunaan alat kerja dan APD.

Kemenaker mendorong dialog sosial dengan berbagai organisi pengusaha dan serikat buruh.
Dialog terakhir GAPKI dengan serikat buruh September lalu menghasilkan komitmen bersama
yaitu dialog bipartit tingkat perusahaan harus benar-benar diadakan untuk memastikan
kenyamanan bekerja; sosialiasasi intens dan berkualitas sehingga menjadi mitra sejajar dan
saling memahami; dialog sosial untuk meningkatkan kesejahteraan buruh sehingga produktivitas
meningkat sebagai respon permasalahan bisnis dan persaingan global; koordinasi dan kolaborasi
kelembagaan industrial kelapa sawit; komitmen semua pihak untuk mewujudkan kerja layak
lewat pelaksanaan semua aturan perundangan ketenagakerjaan; mengikutsertakan semua
pekerja dalam BPJS Kesehatan dan Tenaga Kerja; dukung gerakan non diskriminasi dan
pelecehan seksual; terapkan prokes 3 M dan vaksinasi; dorong perusahaan menyiapkan APD;
terbentuknya koperasi pekerja untuk meningkatkan kesejahteraan;

321