Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2020

Judul RUU Cipta Kerja Perlu Jamin Tercapainya Daya Saing Daerah
Berkelanjutan
Nama Media Suara Pembaruan
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL Pg9
Jurnalis O-2
Tanggal 2020-09-23 04:06:00
Ukuran 136x156mmk
Warna Warna
AD Value Rp 53.856.000
News Value Rp 161.568.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

neutral - Robert Na Endi Jaweng (Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi
Daerah (KPPOD)) Kami melihat sudah tidak masanya lagi bicara investasi bagaimana ekonomi
tumbuh bergerak. Tidak zamannya lagi mengutamakan sisi ekonominya saja. Ada banyak hal
lain yang harus jadi pertimbangan penting, termasuk dalam soal lingkungan lestari, sosial
inklusif, dan tata kelola. Inilah bagian yang dianggap penting selain ekonomi yang tangguh. .
Ada empat pilar yang menjadi perhatian pembahas RUU Cipta Kerja untuk diperhatikan

neutral - Lestari Indah (Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi
Kemenko Perekonomian) Jangan pemerintah daerah tidak melakukan reform apa-apa seperti
sekarang, padahal kami di pemerintah pusat sudah melakukan reform. Kita harapkan pemerintah
pusat dan daerah lakukan sinergi dalam melakukan reformasi sesuai posisinya masing-masing.
Jadi, pemerintah daerah punya peluang yang sama untuk maju dan menciptakan daya saing
masing-masing daerahnya
neutral - Lestari Indah (Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi
Kemenko Perekonomian) Jangan pemerintah daerah tidak melakukan reform apa-apa seperti
sekarang, padahal kami di pemerintah pusat sudah melakukan reform. Kita harapkan pemerintah
pusat dan daerah lakukan sinergi dalam melakukan reformasi sesuai posisinya masing-masing.
Jadi, pemerintah daerah punya peluang yang sama untuk maju dan menciptakan daya saing
masing-masing daerahnya.

Ringkasan

Perumusan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Onmibus Law diharapkan memberi
mang pada kewenangan daerah dalam mengembangkan potensinya dengan berbagai inisiatif
inovasi. Di mana, daerah perlu diberikan kebebasan dalam menavigasi arah pembangunan yang
berbasis potensi dan daya saingnya.

Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD),
Robert Na Endi Jaweng, mengatakan, RUU Cipta Kerja perlu menjamin tercapainya daya saing
daerah berkelanjutan, serta optimalisasi sumber daya daerah melalui inovasi dan efisiensi input
24