Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2020

guna menghasilkan output (produktivitas) dalam keseimbangan yang harmonis antar pilar
keberlanjutan meliputi lingkungan lestari, ekonomi unggul, sosial inklusif, dan tata kelola baik,
untuk saat ini maupun menjawab tantangan masa depan.

RUU CIPTA KERJA PERLU JAMIN TERCAPAINYA DAYA SAING DAERAH
BERKELANJUTAN

Perumusan Rancangan Undang-undang Cipta Kerja atau Onmibus Law diharapkan memberi
mang pada kewenangan daerah dalam mengembangkan potensinya dengan berbagai inisiatif
inovasi. Di mana, daerah perlu diberikan kebebasan dalam menavigasi arah pembangunan yang
berbasis potensi dan daya saingnya.

Oleh karena itu, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD),
Robert Na Endi Jaweng, mengatakan, RUU Cipta Kerja perlu menjamin tercapainya daya saing
daerah berkelanjutan, serta optimalisasi sumber daya daerah melalui inovasi dan efisiensi input
guna menghasilkan output (produktivitas) dalam keseimbangan yang harmonis antar pilar
keberlanjutan meliputi lingkungan lestari, ekonomi unggul, sosial inklusif, dan tata kelola baik,
untuk saat ini maupun menjawab tantangan masa depan.

Selama ini persepsi bahwa pembangunan yang baik adalah yang meningkatkan pendapatan
daerah, sedangkan. praktik keberlanjutan dirasakan sebagai beban tambahan yang menghambat
investasi.

Adanya persepsi tersebut membuat praktik business-as-usual yang hanya mementingkan
investasi untuk pertumbuhan ekonomi di daerah terus berjalan. Menurut data Badan Koordinasi
Penanaman Modal, realisasi investasi yang masuk ke Indonesia tahun 2019 mencapai 102,2%.
Namun, realisasi ini belum berbanding lurus dengan pemerataan investasi yang masuk ke
daerah. Hal ini memperkuat urgensi daerah untuk 'menjemput bola' dengan melakukan inovasi
yang memperhatikan prinsip-prinsip berkelanjutan.

"Kami melihat sudah tidak masanya lagi bicara investasi bagaimana ekonomi tumbuh bergerak.
Tidak zamannya lagi

mengutamakan sisi ekonominya saja. Ada banyak hal lain yang harus jadi pertimbangan penting,
termasuk dalam soal lingkungan lestari, sosial inklusif, dan tata kelola. Inilah bagian yang
dianggap penting selain ekonomi yang tangguh.

Ada empat pilar yang menjadi perhatian pembahas RUU Cipta Kerja untuk diperhatikan," ujar
Robert dalam webi-nar RUU Cipta Kerja: Momentum Agregasi Daya Saing Daerah, di Jakarta,
Selasa (22/9).

Daya Saing

Pakar Etika Pembangunan Berkelanjutan Alexander Sonny Keraf mengatakan, masalah daya
saing dan keberlanjutan terjadi karena adanya perilaku koruptif oleh pejabat publik. Alhasil,
proses perizinan dan pengembangan ekonomi tidak efisien.

Sehingga, jika masalah ini tidak diatasi, maka dikhawatirkan apapun isi undang-undangnya tetap
saja keberlanjutan

pembangunan, dalam hal ini ekonomi, lingkungan hidup, dan sosial akan tetap bermasalah.

Staf Ahli Bidang Pengembangan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Kemenko Perekonomian
Lestari Indah menuturkan, jika ingin melakukan perubahan, maka harus diikuti reformasi

25