Page 29 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2020
P. 29
Perilaku koruptif menyebabkan proses perizinan dan proses pengembangan ekonomi tidak
efisien.
ADA PROBLEM DAYA SAING, PEMERINTAH DIMINTA GANTI JUDUL OMNIBUS LAW
Jakarta -Terkait alotnya omibus law , akademisi sekaligus pakar etika pembangunan
berkelanjutan, Sonny Keraf, menggaris bawahi bahwa sumber masalah keberlanjutan daya saing
adalah korupsi.
Perilaku koruptif menyebabkan proses perizinan dan proses pengembangan ekonomi tidak
efisien.
"Jadi ini soal perilaku, walaupun saya sadar bahwa tidak hanya problem perilaku dan sifatnya
kultural, tapi juga problem struktural," kata Sonny, dalam diskusi virtual bertajuk Cipta Kerja:
Momentum Agregasi Daya Saing Daerah, Selasa, 22 September 2020.
Menurut dia, hal ini tidak terlepas dari proses perizinan berlapis-lapis dengan waktu yang tidak
pasti kapan izin itu diberikan. "Bukan soal mahalnya biaya pengurusan izin, tetapi waktu yang
dibutuhkan menjadi panjang bahkan tidak pasti," katanya. "Kalau mahal, tapi ada kepastian tiga
hari selesai, oke." Selanjutnya, Menteri Negara Lingkungan Hidup di masa pemerintahan
Presiden Abdurrahman Wahid alias Gusdur ini menyatakan sejak awal keberatan dengan judul
RUU Cipta Kerja yang didasari dengan argumentasi adanya tumpang-tindih dalam proses
perizinan yang lama sehingga investor tidak masuk ke Indonesia.
"Tetapi malah memilih Vietnam, Thailand, serta memilih negara lain," ujarnya. Dari proses
perizinan yang lambat itulah, kata dia, sehingga dengan undang-undang sapu jagat tersebut
Presiden Joko Widodo ingin mempermudah perizinan investor agar lebih cepat dan pasti.
Namun, dia menambahkan, jika konsepnya terkait lapangan kerja untuk menjamin kehidupan
ekonomi yang jauh lebih baik bagi banyak masyarakat Indonesia, judulnya harus diubah dengan
Omnibus Law Perlindungan dan Penciptaan Lapangan Kerja. "Jadi tidak hanya pencipataan
lapangan kerja, tapi perlindungan lapangan kerja," tutur dia.
Penjelasan lelaki bernama lengkap Alexander Sonny Keraf ini, lapangan kerja yang ada harus
dilindungi baru menciptakan lapangan kerja baru, yang memberikan kesempatan bagi banyak
orang untuk mendapatkan lapangan pekerjaan. Konotasi dari judul tersebut, menurut dia, sektor
andalan adalah sektor industri di daerah perkotaan.
"Atau sektor korporasi besar, investasi besar, iya kan. Sehingga judulnya penciptaan lapangan
kerja," kata Sonny.
Dia menjelaskan mengapa perlindungan itu perlu ditekankan, sebab yang utama harus dilakukan
pemerintah adalah melindungi lapangan kerja yang ada di daerah-daerah.
Selain di daerah, perlindungan lapangan pekerjaan harus menjangkau desa yang di dalamnya
ada petani, nelayan, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM, koperasi, pedagang,
pengrajin, dan industri rumah tangga yang sudah ada saat ini. "Itu harus dilindungi," tutur dia.
Perlindungan itu tiu dilakukan agar tanah petani tidak diserobot korporasi perkebunan, korporasi
tambang. Penyerobotan itu membuat para petani lari ke kota, serta masalah lain adalah, mereka
tidak diberi akses permodalan yang cukup, serta tidak diberi perhatian terkait penyuluhan
pertanian. "Ini cerita yang terjadi akhir-akhir ini," kata dia.
IHSAN RELIUBUN | DA .
28
