Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2020
P. 50
"Kami mohon agar swasta dan pabrik benar-benar dapat melakukan hal yang sama seperti
kantor kementerian dan provinsi. Dengan melakukan testing tracing dan pelaporan klaster dan
jangan merasa malu kalau ada yang positif," kata Wiku saat konferensi pers di Kantor Presiden,
Jakarta, Selasa (22/9).
Ia juga meminta agar perusahaan ataupun industri tak khawatir jika karyawannya ditemukan
positif Covid-19. Pemerintah, kata dia, akan menanggung biaya perawatan pasien covid baik
bagi karyawan yang tak terdaftar sebagai anggota BPJS maupun karyawan asing.
"Untuk perusahaan tak perlu khawatir apabila ada karyawan atau buruh yang dites hasilnya
positif. Pemerintah akan menanggung biaya perawatan pasien Covid-19. Bahkan bagi yang tidak
memiliki BPJS atau WNA yang tertular Covid di Indonesia juga ditanggung," kata dia.
Kendati demikian, ia menekankan agar perusahaan berupaya keras melindungi karyawannya
serta memastikan tak ada karyawan yang terpapar Covid-19 di lingkungan kerja. Ia juga
meminta agar perusahaan menanggung biaya pemeriksaan dan melakukan penelusuran kontak
jika ditemukan kasus positif pada karyawannya.
Wiku menekankan, keselamatan masyarakat merupakan prioritas utama pemerintah. Karena itu,
ia mengatakan agar batasan kapasitas persentase karyawan yang bekerja di kantor harus sesuai
dengan kondisi zonasi.
"Contohnya, untuk zona merah harus benar-benar diimplementasikan maksimal 25 persen
kapasitas yang masuk di kantor. Hal ini dilakukan dalam rangka betul-betul menekan kasus di
setiap daerah agar zonanya tidak menjadi lebih buruk," kata Wiku.
49
