Page 66 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2020

neutral - Windu Purnomo (pakar epidemologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya) Tapi
demokrasi dan hak asasi berupa kesehatan adalah dua sisi di satu mata uang, negara harus
memenuhi hak ini.

neutral - Windu Purnomo (pakar epidemologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya)
Panggil semua pakar untuk duduk bersama stakeholder yang ada

Ringkasan
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menunda
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi.

MUHAMMADIYAH DESAK KPU TUNDA PILKADA SERENTAK 2020: KESELAMATAN
MASYARAKAT JAUH LEBIH UTAMA
Pimpinan Pusat Muhammadiyah mendesak Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI untuk menunda
pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 di tengah pandemi.
Muhammadiyah menilai kesehatan dan keselamatan masyarakat lebih utama. Hal tersebut
disampaikan oleh Sekretaris Umum PP Muhammadiyah Abdul Mu'ti. Pernyataan pers PP
Muhammadiyah tersebut tertuang dalam surat bernomor 20/PER/I.0/H/2020 tentang
penanganan pandemi Covid-19.

Abdul Mu'ti menyebut pandemi Covid-19 sudah menimbulkan banyak masalah di semua bidang.
Selain itu kondisi ini menimbulkan masalah kemanusiaan yang serius dengan jumlah korban
terus meningkat termasuk dari para tenaga kesehatan.

"PP Muhammadiyah sangat prihatin dan khawatir dengan keadaan tersebut," ungkapnya melalui
keterangan tertulis kepada Tribunnews.com , Selasa (22/9/2020).
Pandangan Epidemiolog Soal Pro Kontra Penundaan Pilkada Serentak 2020 Muhammadiyah
menilai pemerintah pusat dan daerah sudah bekerja keras menangani pandemi Covid-19. Akan
tetapi belum ada hasil yang maksimal.

"Selain karena kompleksitas masalah, kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan
diperbaiki terutama terkait dengan koordinasi antar instansi dan komunikasi publik." "Lemahnya
koordinasi dan komunikasi menimbulkan kegaduhan politik dan kontra produktif," imbuhnya.

Berikut poin-poin utama pernyataan PP Muhammadiyah yang disampaikan Abdul Mu'ti :

1.Meminta kepada Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi secara menyeluruh penanganan
Covid-19 dan jika diperlukan dapat mengambil alih dan memimpin langsung agar lebih efektif,
terarah dan maksimal.

2.Meminta kepada para elite politik baik dari jajaran partai politik maupun masyarakat agar tidak
memanfaatkan Pandemi Covid-19 sebagai komoditas politik kekuasaan pribadi atau kelompok.

3.Meminta kepada Dewan Perwakilan Rakyat agar menunda pembahasan rancangan undang-
undang berpotensi menimbulkan kegaduhan termasuk RUU Omnibus Law atau Cipta Kerja.

DPR hendaknya lebih fokus pada pelaksanaan fungsi pengawasan agar penggunaan dana
penanganan Pandemi Covid-19 dipergunakan dengan baik, benar dan dirasakan langsung
manfaatnya oleh masyarakat khususnya rakyat kecil yang paling terdampak oleh Pandemi Covid-
19.

65