Page 67 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2020
P. 67
4.Terkait dengan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2020, PP Muhammadiyah
menghimbau Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk segera membahas secara khusus dengan
Kementrian Dalam Negeri, DPR dan instansi terkait agar pelaksanaan Pilkada 2020 dapat ditinjau
kembali jadwal pelaksanaannya maupun aturan kampanye yang melibatkan kerumunan massa.
Bahkan, ditengah Pandemi Covid-19 dan demi keselamatan serta menjamin pelaksanaan yang
berkualitas KPU hendaknya mempertimbangkan dengan seksama agar Pilkada 2020 ditunda
pelaksanaannya sampai keadaan memungkinkan.
Keselamatan masyarakat jauh lebih utama dibandingkan dengan pelaksanaan Pilkada yang
berpotensi menjadi kluster penularan Covid-19.
5.Menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk lebih disiplin mematuhi protokol kesehatan
terhadap Covid-19 yang ditetapkan pemerintah serta membangun budaya hidup sehat dalam
kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, tempat ibadah, instansi kerja dan sebagainya.
Dukung Pilkada 9 Desember, Pimpinan DPR Minta Cakada Wajib Menjadi Influencer Protokol
Kesehatan Seluruh masyarakat hendaknya menjaga persatuan dan kerukunan dengan tidak
memproduksi dan menyebarkan informasi hoaks dan provokatif melalui media apapun
khususnya media sosial.
6.Kepada seluruh umat beragama, khususnya umat Islam agar senantiasa memanjatkan doa
kepada Tuhan Yang Maha Esa agar Pandemi Covid-19 segera berakhir.
Para tokoh agama perlu terus memandu umat agar menjaga persatuan dan tempat ibadah
sehingga tidak menjadi tempat kluster Covid-19. Pandangan Ahli Epidemiologi Sementara itu
pakar epidemologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya, dr Windu Purnomo, menilai ada
dua opsi yang bisa diambil pemerintah. Opsi pertama, pemerintah menunda penyelenggaraan
Pilkada.
"Masih ada peluang Pilkada bisa ditunda, lewat Perppu atau instrumen hukum lain," ungkap
Windu saat dihubungi Tribunnews.com , Senin (21/9/2020).
Opsi kedua, KPU harus merombak aturan dalam proses Pilkada.
"Kalau belum ada keputusan ditunda, peraturan KPU harus dirombak, mengubah seluruh
peraturan, yang tatap muka diganti daring," ungkapnya.
"Begitu ada pertemuan tatap muka maka sangat riskan, sebaiknya KPU memperbaiki, merevisi
peraturan nggakpapa mumpung belum mulai," lanjutnya.
Rapat Komisi II DPR Soal Pilkada Diawali Doa untuk Ketua dan Komisioner KPU yang Kena Covid
Selain pertemuan tatap muka diganti virtual, Windu juga meminta agar KPU dan pemerintah
membuat sistem pemungutan tidak hanya di TPS.
"Kalau bisa ya jangan coblosan, bisa lewat pos atau bisa e-voting," ungkapnya.
Windu menyebut Pilkada merupakan kegiatan demokrasi.
"Tapi demokrasi dan hak asasi berupa kesehatan adalah dua sisi di satu mata uang, negara
harus memenuhi hak ini." "Jangan sampai karena pemilu, orang jadi mati karena hak atas
kesehatan tak dilindungi," ungkapnya.
Windu juga mendorong agar pemerintah dan seluruh stakeholder terkait untuk duduk bersama
mengambil keputusan terbaik.
"Panggil semua pakar untuk duduk bersama stakeholder yang ada," pungkasnya..
66
