Page 65 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 SEPTEMBER 2020

Judul Muhammadiyah Desak KPU Tunda Pilkada Serentak 2020: Keselamatan
Masyarakat Jauh Lebih Utama
Nama Media tribunnews.com
Newstrend Omnibus Law
Halaman/URL https://www.tribunnews.com/nasional/2020/09/22/muhammadiyah-
desak-kpu-tunda-pilkada-serentak-2020-keselamatan-masyarakat-jauh-
lebih-utama
Jurnalis Wahyu Gilang Putranto
Tanggal 2020-09-22 13:52:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Dirjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Narasumber

negative - Muhammadiyah Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum PP) PP Muhammadiyah sangat prihatin
dan khawatir dengan keadaan tersebut

positive - Muhammadiyah Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum PP) Selain karena kompleksitas masalah,
kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki terutama terkait dengan
koordinasi antar instansi dan komunikasi publik. Lemahnya koordinasi dan komunikasi
menimbulkan kegaduhan politik dan kontra produktif

positive - Muhammadiyah Abdul Mu'ti (Sekretaris Umum PP) Selain karena kompleksitas masalah,
kerja dan kinerja pemerintah perlu ditingkatkan dan diperbaiki terutama terkait dengan
koordinasi antar instansi dan komunikasi publik.

negative - Windu Purnomo (pakar epidemologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya)
Masih ada peluang Pilkada bisa ditunda, lewat Perppu atau instrumen hukum lain

negative - Windu Purnomo (pakar epidemologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya) Kalau
belum ada keputusan ditunda, peraturan KPU harus dirombak, mengubah seluruh peraturan,
yang tatap muka diganti daring

neutral - Windu Purnomo (pakar epidemologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya) Begitu
ada pertemuan tatap muka maka sangat riskan, sebaiknya KPU memperbaiki, merevisi peraturan
nggakpapa mumpung belum mulai

positive - Windu Purnomo (pakar epidemologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya) Kalau
bisa ya jangan coblosan, bisa lewat pos atau bisa e-voting

negative - Windu Purnomo (pakar epidemologi dari Universitas Airlangga (Unair) Surabaya) Tapi
demokrasi dan hak asasi berupa kesehatan adalah dua sisi di satu mata uang, negara harus
memenuhi hak ini. Jangan sampai karena pemilu, orang jadi mati karena hak atas kesehatan tak
dilindungi

64