Page 157 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

MENHUB: BILA TIDAK ADA LARANGAN, POTENSI MASYARAKAT YANG MUDIK SAAT
LEBARAN CAPAI 81 JUTA ORANG
Laporan Wartawan Tribunnews Taufik Ismail TRIBUNNEWS. COM, JAKARTA - Menteri
Perhubungan Budi Karya Sumadi mengatakan kementeriannya melakukan survei mengenai
mudik lebaran 2021.

Menurutnya apabila pemerintah tidak mengeluarkan larangan, masyarakat yang mudik mencapai
33 persen atau 81 juta orang.

"Tetapi kalau ada larangan mudik, orang yang ingin mudik 11 persen dengan angka 27 juta. Itu
jumlah yang banyak," katanya usai rapat paripurna kabinet di Istana Negara, Jakarta, Rabu
(7/4/2021).

Pihaknya kata Budi mengidentifikasi jalur mudik masyarakat paling banyak, pada lebaran tahun
lalu.

Sebanyak 37 persen masyarakat mudik dari Jabodetabek menuju Jawa Tengah .

Angka tersebut setara dengan 12 juta orang.

"Sementara Jabar 23 persen atau 6 juta, dan kemudian Jatim," kata Menhub.

Karena itu, Presiden Jokowi, kata Budi meminta adanya mitigasi untuk mencegah terjadinya
mobilisasi masyarakat yang begitu banyak pada momentum lebaran 2021.

Setelah pemerintah menerbitkan larangan mudik dari 6 sampai 17 Mei 2021, Kemenhub akan
menindaklanjutinya, berkoordinasi dengan Satgas Covid-19.

"Kemenhub secara konsisten akan menindaklanjuti secara lebih detail, namun demikian kami
menunggu arahan dari satgas Covid-19, karena Satgas yang akan memberikan surat edaran dan
kami akan menindaklanjuti," katanya.

Sebelumnya Pemerintah larang masyarakat mudik di libur lebaran mulai dari tanggal 6 hingga
17 Mei 2021.

Larangan ini disampaikan oleh Menteri Koordinator PMK, Muhadjir Effendy usai melaksanakan
rapat koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, Jumat (26/3/2021).

"Ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik ditiadakan," kata Muhadjir pada konferensi pers.

Larangan ini berlaku untuk ASN, TNI, Polri, BUMN, karyawan swasta, pekerja mandiri dan seluruh
masyarakat, agar upaya vaksinasi optimal sesuai yang diharapkan.

Muhadjir mengatakan, aturan lebih lanjut akan disampaikan oleh Satuan Tugas (Satgas)
Penanganan Covid-19 beserta kementerian/lembaga terkait.

"Pada masa itu, diimbau agar masyarakat tidak melakukan pergerakan keluar daerah, kecuali
dalam keadaan mendesak," kata Muhadjir.

Sementara itu, terkait urgensi 'keadaan mendesak' akan ditentukan oleh instansi tempat masing-
masing masyarakat bertugas atau bekerja.
Untuk instansi pemerintahan pelaksanaannya akan diatur Kemenpan RB, sedangkan untuk
perusahaan dan karyawan swasta akan dikoordinasikan oleh Kementerian Ketenagakerjaan,
diluar itu akan diatur oleh Kementerian Dalam Negeri.

156