Page 160 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 160
Bupati Cirebon Imron Rosyadi mengatakan upaya perlindungan kepada PMI ini sudah diatur
dalam Undang-undang (UU) nomor 18 tahun 2017 tentang perlindungan pekerja migran
Indonesia.
"PMI ini harus dilindungi mulai dari sebelum bekerja, saat bekerja, atau pun sesudah bekerja.
Melalui diseminasi ini, perlindungan akan dimulai dari tingkat desa," kata Imron di Kabupaten
Cirebon, Rabu (7/4/2021).
Imron menyebutkan, Kabupaten Cirebon merupakan daerah kantong PMI terbanyak kedua di
Jawa Barat, di bawah Kabupaten Indramayu. Tercatat, pada 2019 jumlah warga yang berangkat
menjadi PMI sebanyak 9.931 orang.
Sedangkan hingga akhir 2020, jumlah PMI di Kabupaten Cirebon yang berangkat menurun
menjadi 2.803 orang. "Hal tersebut karena adanya pandemi Covid-19, di mana negara tujuan
melarang adanya kedatangan warga asing," kata Imron.
Melalui diseminasi ini pun, kata Imron, pemerintah desa/kecamatan diminta melakukan
penguatan kompetensi bagi calon PMI. Sehingga nantinya, pekerja tersebut bisa berangkat
secara legal.
Selain itu, pemerintah desa/kecamatan harus menyediakan informasi ketenagakerjaan dan
layanan migrasi di tingkat desa.
"Nantinya, masyarakat yang akan berangkat ke negara tujuan bisa tahu bagaimana kondisi di
sana, hak serta kewajiban setelah bekerja. Jadi nantinya, tidak lagi ada masalah yang menimpa
PMI," katanya.
Imron pun mengimbau, kepada calon PMI harus mampu memilih jasa penyalur tenaga kerja
yang legal, nantinya bila terjadi permasalahan, pemerintah bisa melakukan upaya pertolongan.
Sepanjang 2021, kata Imron, terjadi 15 kasus yang menimpa PMI asal Kabupaten Cirebon.
Permasalahan tersebut terjadi karena hilang kontak, kekerasan fisik/verbal, hingga gaji tidak
dibayarkan.
"Kalau PMI berangkat secara ilegal, pemerintah akan sulit melakukan pelacakan. Pahami
semuanya sebelum berangkat," katanya. (K45).
159
