Page 203 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

"Nanti akan disampaikan melalui rapat pleno Tripartit Nasional," kata Ida dalam siaran pers
ditulis Rabu (7/4/2021).
Ida menjelaskan, pembahasan yang dilakukan oleh Tripnas melibatkan unsur pemerintah,
pengusaha, dan pekerja/buruh, serta Depenas. Adapun tujuan dari pleno Tripnas yakni
memberikan saran kepada Menaker terkait dengan THR.

Terkait itu, Ida memastikan bahwa pihaknya akan mendengarkan laporan dari Tim Kerja
Depenas dan Badan Pekerja Trpartit Nasional.

"Setelah itu baru akan dikeluarkan ketentuan melalui Surat Edaran THR," tandasnya.

Lebih lanjut diakui Ida, kondisi ekonomi bangsa belum lah pulih akibat pandemi Covid-19. Namun
demikian ditekankannya bahwa THR merupakan kewajiban pengusaha kepada buruh.

Perlu diketahui, akibat pandemi Covid-19, THR tahun 2020 dibayarkan para pengusaha dengan
cara dicicil.

Sebagaimana diketahui, pemerintah tengah membahas tentang Tunjangan Hari Raya (THR)
2021 bagi Aparat Sipil Negara (ASN) tanpa potongan.

Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Isa Rachmatarwata mengatakan, saat ini
pihaknya masih membahas skema pemberian THR PNS.
"RPP (rancangan Peraturan Pemerintah) nya sedang dibahas," kata Isa kepada wartawan, Selasa
(6/4/2021).

Adapun pada tahun lalu, THR ASN harus mengalami pemangkasan karena pemerintah
merealokasikan anggaran untuk menangani pandemi Covid-19.

Saat ini, kata Isa, pemerintah masih terfokus pemulihan ekonomi akibat dampak Covid-19.
"Nanti kalau sudah siap, akan dijelaskan oleh Menteri Keuangan (Sri Mulyani)," jelasnya.

Pada tahun-tahun sebelumnya, pencairan THR dilakukan sekitar 10 hari kerja sebelum perayaan
Hari Raya Idul Fitri.

Foto: Ilustrasi buruh terima THR/ Antara Foto/ Yusuf Nugroho/wsj.

202