Page 207 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

begitu saja akan dikirimkan 'gaji' oleh pemerintah, ada tata caranya pendaftaran kepesertaannya
dulu yang harus dilewati.
Langkah awal, korban PHK yang ingin mendapat bantuan ini harus didaftarkan terlebih dahulu
oleh perusahaan tempatnya bekerja kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk divalidasi dan verifikasi
pemenuhan syarat-syaratnya.

"Jadi di situ ada pengusaha atau pemberi kerja melaporkan ke Ketenagakerjaan kemudian ada
verifikasi dan validasi peserta tentu saja di situ ada syarat programnya," ujar Menteri
Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI dan Dirut BPJS
Ketenagakerjaan, Rabu (7/4/2021).

Kemudian, akan dilakukan integrasi dan pengecekan kepesertaan JKN (BPJS Kesehatan) dan
eligibilitas atau kelayakannya. Setelah itu bila memenuhi syarat, dianggap layak, dan belum
menjadi peserta JKP akan diterbitkan tanda bukti peserta JKP-nya.

"Dari situ baru kemudian ada rekomposisi iuran JKM dan JKK. Maksimal rekomposisi tanggal 17
bulan berikutnya dengan ceiling 5 juta, kemudian dari situ bisa kita lihat telah terdaftar JKP atau
belum dan setelah itu terbit tanda bukti peserta," katanya.

Adapun tanda bukti peserta itu baru akan terbit 3 hari sejak iuran dibayarkan. Setelah itu, korban
PHK tak serta merta langsung bisa dapat bantuan dari program ini, masih ada tahapan lain yang
harus dilalui. Di antaranya, data-data yang sudah divalidasi dan verifikasi dari BPJS
Ketenagakerjaan tadi kemudian dilaporkan kepada Menteri Ketenagakerjaan.

Setelah itu baru akan muncul daftar iuran yang harus dibayarkan pemerintah dan persetujuan
tagihan kepada pemerintah. Sebagaimana diketahui, dalam program ini pemerintah juga turut
ambil andil yakni ikut membayar iuran sebesar 0,22%.

"Iurannya itu karena ada iuran pemerintah maka ada persetujuan tagihan iuran kepada
pemerintah ini setelah semua prosesnya divalidasi, sehingga pemerintah mengetahui dengan
pasti berapa iur yang harus dibayar pemerintah. Kemungkinan akan disalurkan melalui
Kementerian Ketenagakerjaan. Ini dalam proses pembahasan PMK-nya, intinya pemerintah akan
membayar iuran setelah proses validasi verifikasi data oleh BPJS Ketenagakerjaan," terangnya.

206