Page 209 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

Misalnya, kata Ida, gaji peserta JKP sebelum di PHK adalah sebesar Rp5 juta, maka kemungkinan
dia bisa mendapat 'gaji' sebesar Rp2,25 juta selama 3 bulan. Kemudian, 3 bulan berikutnya
hanya 25% dari upah.

"Uang tunai 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk 3 bulan berikutnya,
dan ini diberikan paling lama 6 bulan," ujar Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI dan
Dirut BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, Rabu (7/4/2021).

Selain uang tunai, lanjutnya, peserta JKP juga bisa mendapat manfaat lain yaitu akses informasi
pasar kerja dan pelatihan kerja.

"Kemudian peserta berhak mendapatkan akses informasi pasar kerja, layanan informasi pasar
kerja dan/atau bimbingan jabatan, dilakukan oleh pengantar kerja atau petugas antar kerja,"
ungkap Ida.

Peserta JKP juga berhak mendapatkan pelatihan kerja berbasis kompetensi, dilakukan melalui
lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta atau perusahaan.

Sementara itu, sumber pembiayaan program ini salah satunya berasal dari pemerintah pusat.

"Ada peran pemerintah, ada iuran pemerintah sebesar 0,22%, jadi di sini ada tanggung jawab
pemerintah pusat, meskipun peserta itu dari berbagai daerah maka tetap saja iuran itu yang
membayar adalah pemerintah pusat," kata Ida.

Selain itu, sumber pembiayaan dari program ini juga berasal dari iuran peserta itu sendiri
sebelum di PHK dari program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan program Jaminan Kematian
(JKM).

"Rekomposisi iuran program JKK sebesar 0,14%, JKM sebesar 0,10%," imbuhnya.

Sedangkan, untuk dasar perhitungannya adalah berdasarkan upah yang dilaporkan perusahaan
kepada BPJS dengan batas upah sebesar Rp5 juta.

208