Page 212 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 212
Judul Syarat Pekerja Kena PHK Bisa Dapat Uang Tunai Selama 6 Bulan
Nama Media viva.co.id
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.viva.co.id/berita/nasional/1362438-syarat-pekerja-kena-
phk-bisa-dapat-uang-tunai-selama-6-bulan
Jurnalis Ezra Sihite
Tanggal 2021-04-07 13:40:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Peserta JKP adalah warga negara Indonesia
yang telah diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam
Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2013
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan sejumlah manfaat yang akan diberikan bagi
peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ada sejumlah manfaat dari pogram JKP mulai dari
pemberian uang tunai selama 6 bulan, ketersediaan akses informasi dan juga bisa mendapatkan
pelatihan kerja. Namun bagi para korban PHK yang kehilangan pekerjaan dan ingin mendapatkan
sejumlah manfaat dari JKP tersebut, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama
adalah penerima manfaat merupakan warga negara Indonesia (WNI).
SYARAT PEKERJA KENA PHK BISA DAPAT UANG TUNAI SELAMA 6 BULAN
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah memaparkan sejumlah manfaat yang akan diberikan bagi
peserta Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Ada sejumlah manfaat dari pogram JKP mulai dari
pemberian uang tunai selama 6 bulan, ketersediaan akses informasi dan juga bisa mendapatkan
pelatihan kerja.
Namun bagi para korban PHK yang kehilangan pekerjaan dan ingin mendapatkan sejumlah
manfaat dari JKP tersebut, ada sejumlah syarat yang harus dipenuhi. Syarat pertama adalah
penerima manfaat merupakan warga negara Indonesia (WNI).
"Peserta JKP adalah warga negara Indonesia yang telah diikutsertakan dalam program jaminan
sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan Presiden nomor 109 tahun 2013," kata
Ida dalam rapat kerja bersama dengan Komisi IX DPR, Rabu 7 April 2021.
211
