Page 211 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021

Ida mengatakan sesuai dengan amanat Pasal 10 UU 37/2021 pihaknya sedang melakukan
harmonisasi terkait Permenaker tata cara pendaftaran JKP. Selain itu terkait tata cara
pendaftaran, pemilihan jenis kepelatihan, lembaga, dan pemanfaatan masih dalam proses
perencanaan.

"Harmonisasi rancangan Permenaker tentang tata cara pendaftaran dan rekomposisi iuran masih
terdapat beberapa pasal yang pending," kata Ida dalam rapat kerja dengan Komisi IX DPR RI di
Senayan, DKI Jakarta, Rabu (7/4).

Persyaratan peserta program JKP sendiri antara lain peserta merupakan WNI yang telah
diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Perpres
Nomor 109 tahun 2013.

Selanjutnya, belum berusia 54 tahun dan mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha baik
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) dan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

"Sementara manfaat dan sumber pembiayaan ada uang tunai akses informasi pasar kerja dan
pelatihan kerja. Untuk uang tunai 45% dari upah untuk 3 bulan pertama, 25% dari upah untuk
3 bulan berikutnya, paling lama 6 bulan," ujarnya.

Selanjutnya pemberian layanan informasi pasar kerja dan bimbingan jabatan serta memberikan
pelatihan berbasis kompetensi dilakukan melalui lembaga pelatihan milik pemerintah, swasta,
dan perusahaan. Permenaker terkait pelatihan sedang disiapkan Kemnaker.

Sumber pembayaran berasal dari iuran pemerintah sebesar 0,22%, sumber pendanaan
merupakan rekomposisi iuran JKK sebesar 0,14% dan JKM0,12%. "Ketentuan dasar perhitungan
upah adalah upah yang dilaporkan kepada BPJS batas atas upah sebesar Rp5 juta," ucapnya.

Penerima manfaat JKP antara lain pekerja yang mengalami PHK sesuai dengan UU Cipta Kerja
terkecuali mengundurkan diri, cacat total tetap, pensiun, atau meninggal dunia.

"Pekerja yang berkeinginan bekerja kembali, dan pekerja yang masa iurannya paling sedikit 12
bulan dalam 2 tahun, membayar iuran 6 bulan berturut-turut sebelum terjadi PHK," ucapnya. (E-
3).

210