Page 236 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 236
KORBAN PHK BAKAL DAPAT INSENTIF UANG TUNAI HINGGA PELATIHAN KERJA
Kementerian Ketenagakerjaan ( ) sedang mematangkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
(JKP) khususnya bagi yang kena Pemutusan Hubungan Kerja ( ). Jaminan tersebut sesuai dengan
adanya PP nomor 37 tahun 2021 yang mengatur Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan PP itu merupakan turunan UU Nomor 11
tentang Cipta Kerja. Ia mengungkapkan peserta bisa mendapatkan manfaat mulai dari uang
tunai, akses informasi pasar kerja, hingga pelatihan kerja.
"Uang tunai 45 persen dari upah 3 bulan pertama. 25 persen dari upah untuk 3 bulan berikutnya,
dan ini diberikan paling lama selama 6 bulan," kata Ida saat rapat di Komisi IX DPR, Rabu (7/4).
Mengenai manfaat akses informasi pasar kerja, Ida menjelaskan peserta mendapatkan layanan
informasi pasar kerja dan atau bimbingan jabatan. Akses tersebut dilakukan oleh pengantar kerja
atau petugas antar kerja.
"Kemudian peserta juga berhak mendapatkan pelatihan kerja. Ini pelatihan kerja yang berbasis
kompetensi dilakukan melalui lembaga pelatihan kerja milik pemerintah, swasta, dan
perusahaan. Ini Permenakernya sedang kami siapkan," ujar Ida.
Sementara itu mengenai sumber pembiayaan, Ida mengungkapkan di PP nomor 37 tahun 2021
juga dibahas mengenai sumber pembiayaan. Ia memastikan pemerintah pusat terlibat dari
pembiayaan ini.
"Di situ jelas ada peran pemerintah. Ada iuran pemerintah sebesar 0,22 persen. Jadi di sini di
state bahwa ini tanggung jawab pemerintah pusat. Jadi meskipun peserta itu dari berbagai
daerah maka tetap saja iuran itu yang membayar adalah pemerintah pusat," terang Ida.
Selain itu, sumber pendanaannya merupakan rekomposisi iuran program JKK sebesar 0,14
persen dan JKM sebesar 0.10 persen. Ida menuturkan dasar perhitungan upah sesuai dengan
data di BPJS Ketenagakerjaan.
"Ketentuan di PP tersebut dasar perhitungan upah adalah upah yang dilaporkan kepada BPJS
Ketenagakerjaan dan batas upah sebesar Rp 5 juta. Ini untuk memberikan kepastian kepada
pemerintah karena pemerintah memiliki kewajiban untuk mengiur," tutur Ida.
235
