Page 233 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 APRIL 2021
P. 233
Judul Pemerintah Rancang Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Nama Media merdeka.com
Newstrend Jaminan Kehilangan Pekerjaan
Halaman/URL https://www.merdeka.com/uang/pemerintah-rancang-program-
jaminan-kehilangan-pekerjaan.html
Jurnalis Anggun P. Situmorang
Tanggal 2021-04-07 12:27:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Peserta JKP adalah WNI yang telah
diikutsertakan dalam program jaminan sosial sesuai penahapan kepesertaan dalam Peraturan
Presiden nomor 109 tahun 2013
neutral - Ida Fauziah (Menteri Ketenagakerjaan) Sementara untuk usaha kecil dan mikro
diberikan kepada karyawan yang diikutsertakan sekurang-kurangnya pada program Jaminan
Kesehatan Nasional, Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Hari Tua, Jaminan Pensiun dan Jaminan
Kematian
Ringkasan
Pemerintah tengah mematangkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja di
Indonesia yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jaminan Kehilangan Pekerjaan
tersebut merupakan salah satu program yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Cipta
Kerja pada 2020 lalu. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan, program JKP
diperuntukkan bagi masyarakat yang masih memiliki keinginan untuk bekerja kembali. Nantinya
program ini akan dimasukkan dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.
PEMERINTAH RANCANG PROGRAM JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN
Pemerintah tengah mematangkan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) bagi pekerja di
Indonesia yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Jaminan Kehilangan Pekerjaan
tersebut merupakan salah satu program yang diatur dalam Rancangan Undang-Undang Cipta
Kerja pada 2020 lalu.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah menjelaskan, program JKP diperuntukkan bagi masyarakat
yang masih memiliki keinginan untuk bekerja kembali. Nantinya program ini akan dimasukkan
dalam jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan atau BPJamsostek.
232
