Page 14 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 14

Pertama,    pekerja/buruh  berdasarkan  PKWT  (Perjanjian  Kerja  Waktu  Tertentu)  atau  PKWTT
              (Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau
              lebih. Kedua, pekerja/buruh berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK oleh pengusaha terhitung
              sejak  H-30  hari  sebelum  hari  raya  keagamaan.  Ketiga,  pekerja/buruh  yang  dipindahkan  ke
              perusahaan lain dengan masa kerja berlanjut, apabila dari perusahaan lama belum mendapatkan
              THR.

              “THR wajib dibayar penuh dan tepat waktu. Dalam pembayaran THR tidak ada perbedaan status
              kerja. Para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan
              atau lebih dan masih memiliki hubungan kerja pada saat hari keagamaan berlangsung, maka
              berhak mendapatkan THR juga,” ujar Dirjen Putri.

              Ketentuan besarnya THR berdasarkan peraturan THR Keagamaan adalah 1 bulan upah untuk
              pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih,

              Baca Juga: Soal Partai Ummat Amien Rais, Jansen: Hormat, Jendral saja Belum Tentu Mampu,
              Malah  Milih  Jalan  Begal  sedangkan  pekerja/buruh  yang  masa  kerjanya  1  bulan  secara  terus
              menerus  sampai  dengan  kurang  dari  12  bulan, berhak  mendapat  THR yang  dihitung  secara
              proporsional sesuai masa kerjanya.

              Penghitungan upah sebulan yakni upah tanpa tunjangan yang merupakan upah bersih (clean
              wages); atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Dalam hal upah terdiri dari upah pokok dan
              tunjangan tidak tetap maka perhitungan THR dihitung berdasarkan upah pokok.

              “Dari  perhitungan  upah  tersebut,  tidak  menutup  kemungkinan  perusahaan  juga  dapat
              memberikan  THR yang nilainya  lebih  besar dari  peraturan perundang-undangan.  dimana  hal
              tersebut  terlebih  dahulu  ditetapkan  dalam  perjanjian  kerja,  peraturan  perusahaan  atau
              perjanjian  kerja  bersama  atau  kebiasaan  yang  selama  ini  memang  telah  dilakukan  oleh
              perusahaan,” ujar Dirjen Putri.

              Sedangkan pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan
              dihitung melalui dua ketentuan. Yakni memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih (rata-rata upah
              yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari raya) dan masa kerja kurang dari 12 bulan
              (rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja).***

































                                                           13
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19