Page 18 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

Dirinya menuturkan, bahwa perusahaan harus membayar THR karena pemerintah telah
memfasilitasi pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) untuk perusahaan. Selain itu, terjadi
pula kenaikan penjualan kendaraan hingga 143 persen pada bulan Maret.

Tak hanya itu, menurutnya, PPN yang ditanggung oleh pemerintah selama pandemi
menyebabkan kenaikan penjualan oleh masyarakat befpenghasilan ren-dahsebanyak 10%,
menengah 20% dan tinggi 10%.

Airlangga mengatakan bahwa penyaluran THR merupakan salah satu siasat penting untuk
meningkatkan konsumsi rumah tangga Seperti diketahui, konsumsi merupakan salah satu motor
penggerak pertumbuhan ekonomi yang sempat minus di sepanjang 2020 lalu.

Pemerintah tentu memiliki alasan tersendiri mengapa THR sudah semestinya dibayarkan secara
tepat waktu oleh perusahaan kepada karyawan. Airlangga menyebutkan, sejumlah insentif untuk
kemudahan usaha telah diberikan sebaga stimulus pandemi sejak tahun lalu. Hal ini menurutnya
sudah semestinya membantu keuangan perusahaan dan kemampuan untuk membayar THR.
Dalam kesempatan berbeda, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah saat, konferensi pers daring
mengatakan, bahwa jadwal pencairan THR 2021 untuk pekerja swasta paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan.

Aturan pemberian THR bagi pekerja dan buruh tersebut, tertuang dalam surat edaran Nomor
M/6/HK.04/IV/2021.

Dalam aturan tersebut, Ida meminta agar THR 2021 wajib dibayarkan secara penuh kepada
pekerja dan buruh. Sebab, pada tahun 2020, pengusaha telah diberi kelonggaran' pemberian
THR dengan alasan kelangsungan usaha. Ida menilai, kini ekonomi sudah lebih membaik, maka
THR wajib dibayar penuh.

Berikut ini adalah ketentuan besaran THR tahun 2021:

THR harus diberikan kepada semua pekerja yang telah bekerja selama 1 bulan secara terus-
menerus atau lebih. THR keagamaan juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai
hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau
perjanjian Kerja waktu tertentu.

Besaran THR juga tergantung dari masa kerjanya, misalnya bagi pekerja yang mempunyai masa
kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, THR diberikan sebesar 1 bulan upah.
Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus,
tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa
kerja dibagi 12 bulan.

Lalu, bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian, kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata .upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Jika tidak bisa memberikan THR kepada karyawan, maka pengusaha akan di kenakan denda dan
sanksi sesuai dengan aturan yang berlaku. Besaran denda adalah 5% dari total THR yang harus
dibayarkan.

Sementara untuk sanksi administratif, Ida menjelaskan bagi perusahaan yang tidak membayar
THR keagamaan kepada pekerja dalam waktu yang ditentukan paling lambat 7 hari sebelum hari
keagamaan, akan dikenai sanksi administratif berdasarkan peraturan pemerintah Nomor 36
tahun 2021 tentang pengupahan pasal 9 ayat 1 dan 2.

17