Page 198 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 198
PEMKOT TANGERANG BUKA POSKO PENGADUAN PEMBAYARAN THR KEAGAMAAN
TANGERANG, - Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker) Kota Tangerang membuka posko pengaduan
pembayaran tunjangan hari raya ( THR ) keagamaan di Kantor Disnaker, Jalan Perintis
Kemerdekaan II, Cikokol, Kota Tangerang. Kepala Disnaker Kota Tangerang M Rakhmansyah
mengatakan, posko tersebut dibuka sejak 19 April 2021 hingga 10 Mei 2021 mendatang.
"Iya, kami udah buka posko pengaduan THR," kata Rakhmansyah kepada awak media, Rabu
(28/4/2021).
Rakhmansyah berujar, karyawan yang memiliki keluhan seputar THR keagamaan 2021 itu dapat
melapor ke posko tersebut. Usai seorang karyawan melaporkan keluhannya, kata Rakhmansyah,
pihaknya bakal melakukan mediasi antara karyawan bersangkutan dengan perusahaannya.
"Bagi para tenaga pekerja di Kota Tangerang yang memiliki keluhan akan terkait THR bisa
melakukan pengaduan atau diskusi ke kantor Disnaker," urai dia.
"Selebihnya kalau ada peneguran dan penindakan nanti masuknya pada ranah pengawasan dari
Pemerintah Provinsi Banten," sambungnya.
Kata Rakhmansyah, Disnaker Kota Tangerang telah mengedarkan surat edaran berisikan hak-
hak tenaga kerja karyawan ke sekitar 3.752 perusahaan di Kota Tangerang. Dia menambahkan,
perusahaan wajib membayarkan THR keagamaan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya
Idul Fitri 2021.
Kewajiban itu tercantum dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Nomor M/6/HK.04/IV/2021.
Bagi perusahaan yang tidak mampu membayarkan THR karena pandemi Covid-19, dapat
melakukan dialog dengan karyawannya untuk mencapai kesekapatan yang diinginkan.
"Namun, itu tidak menghilangkan kewajiban perusahaan mambayar THR," ucap Rakhmansyah.
Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang mengimbau perusahaan swasta di Kota Tangerang agar
segera membayarkan tunjangan hari raya (THR) keagamaan.
"Udah ngasi imbauan ke perusahaan swasta (perihal pembayaran THR)," ungkap Wali Kota
Tangerang Arief R Wismansyah melalui sambungan telepon, Minggu (25/4/2021).
"Saya udah perintahin Disnaker dari sejak awal, ketika Menaker menyatakan harus emang
membayarkan THR," sambung dia.
Arief mengaku, Pemkot Tangerang hanya memiliki tugas pokok dan fungsi (tupoksi) untuk
memberikan imbauan kepada perusahaan swasta.
Perihal pendampingan proses pembayaran THR tersebut, lanjut Arief, merupakan tupoksi dari
Pemerintah Banten.
"Pengawasaan perusahaan itu sekarang dilakukan oleh (pemerintah) provinsi. Kewenangannya
provinsi," ujar politikus Demokrat itu.
Arief berujar, banyak perusahaan swasta yang mengeluhkan soal pengawasan yang dilakukan
oleh pemerintah provinsi (pemprov). Menurut dia, pengawas perusahaan dari Pemerintah Banten
itu memiliki sumber daya yang terbatas.
"Pengawas perusahaan di provinsi juga terbatas banget. Sedangkan kami mau masuk, bukan
kewenangan kami," paparnya.
197
