Page 226 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

DISNAKERTRANS IMBAU PERUSAHAAN YANG SULIT BERI THR LAKUKAN DIALOG

Dinas Ketenaga kerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng)
mengimbau perusahaan-perusahaan di provinsi itu yang kesulitan memberikan Tunjangan Hari
Raya (THR) agar melakukan dialog atau musyawarah dengan para pekerjanya.

Kepala Bidang Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnakertrans
Sulteng Joko Pranowo kepada ANTARA di Kota Palu, Rabu, mengatakan tujuan musyawarah
tersebut untuk mencari solusi dan kesepakatan bersama antara perusahaan dengan para pekerja
terkait kesulitan memberikan THR,

"Jika perusahaan terdampak COVID-19 yang mengakibatkan omzet rendah dan tidak sanggup
memberikan THR, musyawarahkan dengan pekerja untuk mencari solusi terbaik dan tidak ada
pihak manapun yang dirugikan,"katanya.

Ia menerangkan bisa saja perusahaan itu tetap memberikan THR meskipun terdampak COVID-
19, namun nominalnya lebih kecil dari yang diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan
(Kemnaker). "Atau bisa juga pihak perusahaan tidak memberikan THR sama sekali kepada
pekerjanya.

Bisa juga THR-nya tidak berupa uang, tapi berupa barang. Itu semua tergantung hasil
musyawarah antara pihak perusahaan dan pekerjanya. Intinya dimusyawarahkan dulu,"ujarnya.
Jika tidak ada jalan keluar antara kedua belah pihak, sehingga tidak mendapat THR atau THR
yang diberikan tidak sesuai ketentuan, lanjurnya, pekerja dapat melaporkan ke Disnakertrans.

"Nantinya kita melakukan audit keuangan terhadap perusahaan tersebut untuk mengetahui
apakah benar terdampak COVID-19 dan omsetnya turun, sehingga kesulitan membayar THR
atau justru tidak,"paparnya. Sesuai ketentuan, paling lambat H-7 perusahaan yang tidak
terdampak COVID-19 dan kesulitan keuangan sudah harus memberikan THR. Jika perusahaan
tersebut kesulitan memberikan THR karena terdampak COVID-19, dapat memberikan paling
lambat H-1 Lebaran.

Joko menerangkan THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja
minimal mulai satu bulan secara terus menerus atau lebih dan pekerja atau buruh yang
mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu. Besaran THR keagamaan diberikan dengan
ketentuan, pertama, bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, diberikan sebesar satu bulan upah.

Kedua, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus
menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan
masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali satu bulan upah. Ketiga, bagi pekerja atau buruh yang
bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung sebagai berikut, satu,
pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu bulan
dihitung berdasarkan rata rata upah yang diterima dalam dua belas bulan terakhir sebelum hari
raya keagamaan.

"Pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan
dihitung berdasarkan rata rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja,"tuturnya. Joko
menyebut ketentuan itu telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 Tentang Pelaksana Pemberian THR Keagamaan tahun 2021 Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

(antara)

225