Page 222 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

Kepastian itu, sesuai Surat Edaran (SE) Menaker Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh
di Perusahaan.

"Edaran mewajibkan pengusaha untuk memberi THR keagamaan kepada pekerjanya, tanpa
pengecualian status pekerjanya," katanya kepada Disway Berau, Rabu (28/4).

Dijelaskan Sri, ada tiga jenis pekerja yang berhak memperoleh THR keagamaan. Pertama,
pekerja atau buruh berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja
Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang memiliki masa kerja 1 bulan.

Kedua, pekerja berdasarkan PKWTT yang mengalami PHK terhitung sejak H-30 hari sebelum hari
raya keagamaan. Terakhir, pekerja yang dipindahkan ke perusahaan lain dengan masa kerja
berlanjut namun belum mendapatkan THR dari perusahaan yang lama.

"Jadi para pekerja outsourcing maupun pekerja kontrak, asalkan telah bekerja selama 1 bulan
atau lebih, dan masih memiliki hubungan kerja berhak mendapatkan THR juga," ujarnya.

Penepatan besarnya THR berdasarkan 1 bulan upah untuk pekerja yang mempunyai masa kerja
12 bulan atau setahun. Sedangkan masa kerjanya kurang dari setahun, dihitung secara
proporsional sesuai masa kerjanya.

Penghitungan upah sebulan, yakni tunjangan yang merupakan upah bersih ( clean wages ) atau
upah pokok, termasuk tunjangan tetap. Untuk upah pokok dan tunjangan tidak tetap,
perhitungan berdasarkan upah pokok.

"Perusahaan juga bisa memberikan THR yang nilainya lebih besar dari peraturan perundang-
undangan. Tapi, terlebih dulu ditetapkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan dan
perjanjian kerja bersama atau kebiasaan yang selama ini dilakukan perusahaan," bebernya.
Sedangkan pekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung melalui dua
ketentuan. Yakni, memiliki masa kerja lebih atau kurang dari 12 bulan, THR-nya menyesuaikan
rata-rata upah tiap bulan selama masa kerja.

"Sudah cukup jelas aturannya. Saya meminta, semua perusahaan bisa memberikan hak
tunjangan keagamaan, tanpa melihat status karyawan tetap atau kontrak. Kalau hak tidak
diberikan, laporkan ke Disnakertrans Berau," tegasnya. */ZUH/JUN.

221