Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 25

Namun  jika  di  kemudian  hari  ada  perusahaan  yang  terkendala  membayarkan  THR  akibat
              kesulitan  ekonomi,  maka  penyelesaian  yang  dilakukan  adalah  melakukan  mediasi  antara
              perusahaan dan pekerja. Agar jangan sampai ada pihak-pihak yang dirugikan.

              "Surat edarannya kan tegas bahwa THR dibayar penuh, tidak dicicil seperti yang diperbolehkan
              tahun lalu. Namun jika perusahaan tidak sanggup, silakan diskusikan dengan pekerja untuk cari
              solusi karena THR itu hak pekerja,"jelasnya.

              Sebelumnya  Plt  Bupati  Bandung  Barat,  Hengky  Kurniawan  mengimbau  kepada  seluruh
              perusahaan yang ada di Kabupaten Bandung Barat dapat membayarkan THR keagamaan tahun
              ini sepenuhnya tanpa dicicil.

              Dikatakan  Hengky,  pemberian  THR  secara  penuh  setidaknya  menjadi  kado bagi  para buruh,
              mengingat pada 1 Mei 2021 bertepatan dengan Hari Buruh. Dan waktunya tidak berselang lama
              dengan lebaran tahun ini.

              "Saya  menghimbau  untuk  semua  perusahaan  di  Kabupaten  Bandung  Barat  dapat  mengikuti
              anjuran surat edaran Menteri Ketenagakerjaan terkait THR harus 100 persen dan tanpa di cicil,"
              ujar Hengky.

              Hengky  menyadari,  di  tengah  situasi  pandemi  Covid-19  memang  menjadi  dilematis  bagi
              perusahaan. Meski begitu, hak para buruh harus diberikan sesuai aturan yang berlaku. Selain
              kondisi pandemi, juga adanya aturan larangan mudik bagi masyarakat, sehingga akan menjadi
              permasalahan sosial jika salah satunya THR tidak di fokuskan menjadi penunjangnya.

              Menurut  Hengky,  bagi  perusahaan  yang  tidak  mampu  membayarkan  THR  100  persen  harus
              menyampaikan  ke  publik,  atau  menyampaikan  langsung  kepada  Pemerintah  Daerah,  untuk
              mencari solusinya. Pemberian THR kepada kaiyawan diharapkan dilaksanakan perusahaan sesuai
              waktu yang ditentukan. Jika terdapat perusahaan yang melanggar, maka akan dikenakan sanksi
              mengikuti ketentuan dari kementerian terkait.
              "Kalau  tidak  menyampaikan  jauh-jauh  hari,  tentu  sanksinya  ada.  Maka  dari  itu  harus
              menyampaikan  jauh-jauh  hari.  Sanksi  berupa  surat  teguran,  sampai  penghentian  produksi,
              bahkan ke tingkat lebih," jelasnya. (B.122)**

































                                                           24
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30