Page 263 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

Menurut Kepala Bidang Kesejahteraan dan Hubungan Industrial Dinsosnakertrans Jogja, Rihari
Wulandari, satu aduan itu merupakan lanjutan kasus dari tahun sebelumnya.
Pada kasus sebelumnya, perusahaan boleh menyicil THR. Namun sampai akhir Desember 2020,
perusahaan tersebut masih belum melunasi sepertiga THR para pekerja. Akhirnya mereka
melapor kepada Dinsosnakertrans Kota Jogja yang kemudian melakukan pemantauan.

"Jadi yang mengurusi [THR] itu pindah, tapi enggak diestafetkan ke yang gantiin. Yang ganti
enggak tahu kalau punya utang," kata Rihari, Rabu (28/4/2021).

Setelah melakukan pertemuan antara perusahaan, pekerja, dan Dinsosnakertrans Kota Jogja,
telah tercapai kesepakatan.

Selain satu aduan tersebut, adapula satu rumor yang masuk ke posko. Rumor ini menyebutkan
apabila ada satu perusahaan di Jogja memiliki tabiat tidak baik. Meski baru rumor, lantaran
jumlah pekerja perusahaan tersebut yang banyak, Rihari melakukan kunjungan.

"Kami datang ke sana ternyata rumornya tidak benar," kata Rihari.

Dalam kunjungan itu, perusahaan memperlihatkan pembukuan dan sebagainya. Serikat pekerja
setempat juga mengatakan tidak ada masalah.

Selain dua hal di atas, belum ada lagi laporan yang masuk. Selama 22 April sampai 12 Mei 2021,
Dinsosnakertrans Kota Jogja menerima aduan dari pekerja atau perusahaan terkait THR 2021.
Selain datang langsung atau menghubungi kontak person, pengadu bisa akses melalui
http://nakertrans.jogjaprov.go.id/thr/. Semua laporan yang masuk nantinya akan diserahkan
kepada Disnakertrans DIY, selaku pihak yang memiliki kewenangan pengawasan.

"Agar mengantisipasi, jangan sampai ada [anggapan] pengaduan THR kok di pingpong
(dilempar-lempar)," kata Rihari.

Merujuk pada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia tahun 2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan, perusahaan harus memberikan THR maksimal H-7
lebaran dan tidak boleh dicicil.

Saat ini Dinsosnakertrans Jogja juga mengedarkan form dan memantau beberapa perusahaan.
Perusahaan diminta mengisi form kesanggupan membayar THR. Per 28 April 2021, sudah ada
85 perusahaan yang mengembalikan form kesanggupan. Saat ini ada total 1.400 perusahaan di
Jogja.

Melihat fenomena tahun lalu, aduan akan banyak menjelang batas akhir pemberian THR.
"Banyak [aduan] itu biasanya mendekati lebaran, tahun kemarin ada 40 pengaduan terkait
pembayaran THR," kata Rihari.

262