Page 268 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

PERUSAHAAN DIINGATKAN PALING LAMBAT H-1 LEBARAN

Provinsi (Pemprov) Sulteng melalui Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans)
mengingatkan perusahaan di provinsi itu agar memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada
seluruh pekerjanya selambatl ambatnya H-1 Lebaran.

"Sesuai ketentuan jika perusahannya tidak kesulitan beri THR paling lambat H-7. Namun jika
perusahaan tersebut kesulitan beri THR karena terdampak Covid-19 maka dapat memberikan
paling lambat H-1 lebaran. THR tersebut wajib diberikan oleh pihak perusahaan kepada seluruh
pekerjanya," ujar Kepala Bidang (Kabid) Pembinaan Hubungan Industrial dan Pengawasan
Ketenagakerjaan Disnakertrans Sulteng, Joko Pranowo di Palu, Rabu (28/4/2021).

Dijelaskannya, THR diberikan kepada pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja
minimal mulai satu bulan secara terus menerus atau lebih serta pekerja atau buruh yang
mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak
tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Besaran THR keagamaan, lanjutnya, diberikan dengan ketentuan, pertama, bagi pekerja atau
buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus menerus atau lebih, diberikan sebesar
satu bulan upah.

Kedua, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus
menerus tetapi kurang dari 12 bulan, diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan
masa kerja dibagi 12 bulan dan dikali satu bulan upah.

Ketiga, bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu
bulan dihitung sebagai berikut, satu, pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 12
bulan atau lebih, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata rata upah yang diterima dalam dua
belas bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. "Pekerja atau buruh yang telah mempunyai
masa kerja kurang dari 12 bulan, upah satu bulan dihitung berdasarkan rata rata upah yang
diterima tiap bulan selama masa kerja," terangnya.

Dia menyebut bahwa ketentuan itu telah diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
Nomor: M/6/HK.04/IV/2021 uentang Pelaksana Pemberian THR Keagamaan tahun 2021 Bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Namun, sambungnya, jika perusahaan kesulitan memberikan THR
berdasarkan besaran yang telah ditentukan, maka pihak perusahaan dapat memusyawarahkan
kepada pekerjanya untuk mencapai kesepakatan bersama.

DIALOG

Dia juga mengimbau perusahaan-perusahaan di provinsi itu yang kesulitan memberikan THR
agar melakukan dialog atau musyawarah dengan para pekerjanya.

Tujuan musyawarah tersebut, kata dia, untuk mencari solusi dan kesepakatan bersama antara
perusahaan dan para pekerja terkait kesulitan memberikan THR. "Jika perusahaan terdampak
Covid-19 yang mengakibatkan omzet rendah dan tidak sanggup memberikan THR,
musyawarahkan dengan pekerja untuk mencari solusi terbaik, dan tidak ada pihak manapun
yang dirugikan," sebutnya.

Ia menerangkan bisa saja perusahaan tetap memberikan THR meskipun terdampak Covid-19,
namun nominalnya lebih kecil dari yang diatur oleh Kementerian Ketenagakerjaan. "Atau bisa
juga pihak perusahaan tidak memberikan THR sama sekali kepada pekerjanya. Bisa juga THR-
nya tidak berupa uang, tapi berupa barang. Itu semua tergantung hasil musyawarah antara
pihak perusahaan dan pekerjanya. Intinya dimusyawarahkan dulu," ujarnya.

Jika tidak ada jalan keluar antara kedua belah pihak, sehingga tidak mendapat THR

267