Page 271 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

Hal itu terungkap dalam rapat dengar pendapat (KDP) bersama dinas penanaman modal,
pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja (DPMPTSP dan Naker), Apindo, dan perwakilan
seluruh perusahaan yang ada di Kota Probolinggo.

"Ini sudah ditegaskan melalui Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK04/IV/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/ Buruh diPerusahaan.
Kami mengharapkan perusahaan bisa membayar THR tepat waktu. THR keagamaan ini paling
lambat 7 hari sebelum hari raya," kata Ketua Komisi III DPRD Kota Probolinggo Agus Riyanto.

Bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Co-vid-19 dan tidak mampu memberikan THR
sesuai perundangan, kata Agus Riyanto, tentunya dapat berdialog dengan pekerjanya untuk
mencarikan solusi kesepakatan bersama Agar ada itikad baik tercipta di kedua belah pihak.

"Mohon didiskusikan secara kekeluargaan jika ada potensi keterlambatan atau kendala
pembayaran," tuturnya.

Politikus PDI Perjuangan ini berharap tidak ada permasalahan pekerja dengan perusahaan.
Apalagi sampai di mediasi pemerintah atau pun sampai rapat dengar pendapat di DPRD Kota
Probolinggo terkait pembayaran THR ini.

Tidak hanya itu, Komisi III membuka posko pengaduan bagi karyawan yang tidak mendapatkan
tunjangan hari raya atau THR. Tidak hanya pengaduan langsung, pengaduan juga bisa melalui
WhatsApp dan telepon.

"Pembentukan posko pengaduan THR, menindaklanjuti aturan pembayaran THR secara penuh
yang dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. Posko dibentuk untuk memastikan para
pekerja mendapatkan hak mereka," tutur Agus Riyanto.

Meski demikian, lanjut Agus Riyanto, perusahaan yang masih terdampak pandemi masih diberi
kesempatan untuk ikut melaporkan kondisi perusahaan mereka agar dimediasi dengan para
pekerja (mhd/lis)

caption:Rapat dengar pendapat Komisi III DPRD Kota Probolinggo terkait pembayaran THR oleh
perusahaan.

270