Page 258 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

TELAT BAYAR THR, PERUSAHAAN DIDENDA

Perusahaan yang terlambat membayarkan tunjangan hari raya (THR) akan mendapatkan sanksi
dari pemerintah. Ketua Komisi III DPRD Provinsi Bengkulu, Drs Sumardi MSi mengatakan,
berdasarkan Surat Edaran Menaker RI Nomor M/6/ HK.04/IV/2021 tentang pelaksanaan
pemberian THR keagamaan tahun 2021 bagi pekerja/buruh di perusahaan, jika perusahaan telat
membayarkan THR H-7 lebaran, maka perusahaan tersebut akan mendapatkan sanksi berupa
denda 5 persen, dari akumulasi nilai THR yang akan diberikan kepada karyawannya.

"Jadi THR itu wajib dibayarkan kepada pekerja," terang Sumardi kepada BE, kemarin (28/4).

Selain mendapatkan sanksi danda 5 persen dari akumulasi pembayaran THR kepada karyawan,
lanjut Sumardi, perusahaan tersebut masih tetap wajib membayarkan THR.

"Denda ini tak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada
pekerjanya," tambahnya.

Namun demikian, pemerintah tetap memberikan kelonggaran kepada perusahaan yang telat
membayarkan THR. Kelonggaran itu, THR bisa diberikan kepada karyawannya hingga H-1 atau
Hari Raya Idul Fitri kurang satu hari.

Syaratnya, perusahaan tersebut harus berkoodinasi dengan Dinas Keternagakerjaan dan
Transmigrasi (Disnakertrans) setempat bahwa akan membayarkan THR mendekati Hari Raya
Idul Fitri.
"Tetap diberikan kelonggaran, asal dikoordinasikan terlebih dahulu," ungkap Sumardi.

Namun, bagi perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawan, maka sesuai dengan
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan nomor 6 tahun 2016, perusahaan tersebut akan
mendapatkan sanksi tegas. Seperti sanksi tertulis, sanksi teguran, hingga sanksi pembekuan
tempat usaha.

"THR itu wajib dibayar lunas, tidak dicicil-cicil. Baik itu perusahan sawit, karet, batu bara dan
perusahaan lain, semua harus membayarkan HTR ke karyawan," tegas Sumardi.

Pemberian THR kepada karyawan menjadi penting dilakukan. Apalagi saat ini, ditegaskan politisi
Golkar itu, bayak karyawan yang tidak boleh melakukan mudik ke luar provinsi.
Minimal THR yang diberikan itu, bisa diberikan kepada keluarga atau orang tua karyawan yang
ada di kampung.

"Seluruh tenaga pekerjaan swasta, honorer sebelum lebaran sudah dibayarkan THR nya,"
tuturnya.

DPRD Provinsi akan melakukan pengawasan. Tidak hanya melakukan pengawasan. Pihaknya
juga siap menerima pengaduan jika ada perusahaan tidak membayarkan THR. Apalagi saat ini,
Pemprov melalui Disnakertrans juga sudah membuka posko pengaduan THR.

"Semua nanti akan ditanya apa yang jadi alasannya. Harus ada argumen yang jelas. Jadi ngak
ada cerita tidak bayar THR, kecuali perusahaan itu sudah dinyatakan bangkrut oleh pengadilan,
baru ngak bisa bayar," tutup Sumardi. (151)

257