Page 256 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 256
Atau setidaknya H-7 sesuai aturan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di
Perusahaan dari Menteri Ketenagakerjaan. "Hak-hak tiap karyawan harus diberikan seluruhnya,"
ujar Hartopo, Kamis (29/4/2021).
Pihaknya pun mewanti-wanti perusahaan agar tidak membohongi karyawan dan harus sesuai
dengan perjanjian antara karyawan dan perusahaan.
"Ya sesuai perjanjian saja, kami yakin tiap perusahaan punya manajemennya masing-masing,"
ujarnya.
Dinas Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus,
tambah Hartopo, juga diminta untuk turut menyosialisasikan surat edaran dari Menteri Tenaga
Kerja terkait pembayaran THR.
Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Kudus
Rini Kartika Hadi Ahmawati mengatakan pihaknya telah menyosialisasikan peraturan tersebut
pada perusahaan-perusahaan di Kudus.
Sejauh ini, sambung dia, semua perusahaan yang telah disosialisasi menyatakan
kesanggupannya untuk membayar THR paling lambat H-7 Lebaran.
"Mereka menyanggupi, perusahaan sampai saat ini tidak ada yang keberatan membayarkan THR
ke karyawan-karyawannya," kata dia via sambungan telepon.
Walau demikian, pihaknya tetap akan membuka layanan aduan untuk para karyawan yang
merasa dirugikan perusahaan karena permasalahan THR. Posko tersebut pun akan dibuka mulai
H-7 menjelang Lebaran.
"Kami akan buka saat itu di jam kerja, sehingga para pekerja bisa mengadukan keluhannya
kepada kami untuk kami jembatani penyelesaian masalahnya," jelas Rini.
Reporter: Anggara Jiwandhana Editor: Ali Muntoha.
255
