Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

THR WAJIB DIBAYAR, PERUSAHAAN BANTU DORONG KONSUMSI PEGAWAI

BANDUNG, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar)
menekankan akan kewajiban kepada pengusaha dan perusahaan membayar THR 2021 Hari Raya
Keagamaan untuk pegawainya. Kepala Disnakertrans Jabar, Rachmat Taufik Garsadi
menyatakan kewajiban pelunasan THR 2021 itu patut dibayarkan H-7 Lebaran 1442 Hijriah. Tapi,
lanjutnya, merujuk pada Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) No 6 Tahun
2021, bila ada perusahaan yang masih terdampak oleh Covid-19, maka wajib berkonsultasi
kepada Bupati/Walikota.

"Perusahaan yang masih terdampak bisa melakukan perundingan kesepakatan disertai bukti dari
terdampak tersebut," ujarnya saat menjadi narasumber pada Forum Diskusi Wartawan Bandung
(FDWB), di kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kamis, 29 April 2021.

"Tapi tetap hanya diberi waktu pelunasan sampai H-1 sebelum hari raya," imbuhnya.

Ia menegaskan, tahun ini tidak ada aturan yang membolehkan perusahaan untuk mencicil THR
bagi pegawainya. Pasalnya, kondisi perekonomian tahun ini berbeda dibandingkan dengan tahun
lalu, sebab pergerakan perekonomian tahun ini sudah kembali menggeliat. Ia juga mengingatkan
adanya denda bagi pengusaha yang telat membayar THR, denda itu sebesar 5 persen dari nilai
THR yang diberikan perusahaan kepada pegawainya.
"Dendanya itu 5 persen dari nilai THR yang diberikan, misal yang diberikan itu Rp 1 miliar, maka
dendanya 5 persen dari Rp 1 miliar harus diberikan kepada pegawai untuk kesejahteraannya,"
jelasnya.

Di tempat yang sama, Ketua KSPSI Jawa Barat Roy Jinto menolak jika pembayaran THR tahun
2021 ini dibayarkan secara dicicil atau bahkan ditunda seperti kebijakan tahun lalu. Roy Jinto
mengungkapkan, jika merujuk pada Permen Nomor 6 tahun 2016, di dalamnya tidak tertuang
mengenai pembayaran THR yang diperkenankan untuk ditunda atau dicicil. Menurutnya, kunci
utama dalam Permen Nomor 6 tahun 2016 itu ada di pasal 2 & 5, yaitu THR wajib dibayarkan
kepada pegawai yang telah bekerja satu bulan dan dibayarkan paling lambat H-7 sebelum hari
raya.

"Artinya tidak ada ruang untuk menunda ataupun mencicil apa pun alasanya" tegasnya.
Menurut Akademisi Universitas Padjadjaran Prof Maman Setiawan, pemberian THR dimaksudkan
untuk mendorong produktivitas dari tenaga kerja dan juga bisa mendorong konsumsi dari
pegawai tersebut. Diketahui kontribusi konsumsi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB)
mencapai 60 persen. Sejak beberapa tahun terakhir produktivitas tenaga kerja di Indonesia terus
menunjukkan peningkatan. Sehingga, perlu diberikan reward yang sepadan bagi para pekerja
tersebut atas kinerja yang diberikan.

Hanya pada 2020, pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan karena imbas pandemi. Industri
manufaktur sebagai kontributor terbesar perekonomian bahkan jatuh lebih dalam dibandingkan
dengan penurunan perekonomian secara keseluruhan. Hal itu menyebabkan terjadi kendala
dalam pembayaran THR. Namun demikian, seiring dengan pemulihan yang berlangsung, kinerja
sejumlah sektor manufaktur pada triwulan I-2021 mulai bergeliat. Salah satunya tercermin dari
meningkatnya kinerja ekspor.

Berdasarkan hal tersebut beberapa sektor menurutnya tidak akan menghadapi kendala untuk
menunaikan kewajiban pembayaran THR. Sektor yang memiliki pertumbuhan positif tersebut
diantaranya informasi dan komunikasi, serta pertanian.

"Harusnya tidak lagi menunggak, tidak ada masalah dalam pembayaran THR. Artinya mengikuti
aturan yang ada," tegasnya.
253