Page 310 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 310
Judul Tak Dapat THR, Karyawan Bisa Ngadu ke Posko
Nama Media Radar Lombok
Newstrend Posko THR 2021
Halaman/URL Pg12
Jurnalis lie
Tanggal 2021-04-29 09:14:00
Ukuran 67x252mmk
Warna Warna
AD Value Rp 25.326.000
News Value Rp 126.630.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
neutral - H. Supardi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim) Kita
sudah bersurat ke perusahaan. Dan ini menindaklanjuti surat dari menteri
positive - H. Supardi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim) Jadi
surat edaran itu harus dipatuhi oleh semua perusahaan
negative - H. Supardi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Lotim) Untuk
sementara ini kita masih belum menerima pengaduan. Terlebih lagi pembayaran THR akan mulai
dari H-7 sebelum lebaran
Ringkasan
Pemkab Lombok Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans) telah
menyurati sebagian besar perusahaan di daerah ini berkaitan kewajiban mereka membayar
Tunjangan Hari Raya (THR) untuk karyawan atau pegawai. Surat yang dilayangkan itu
menindaklanjuti surat dari Kementerian Ketenagakerjaan. Isinya menyangkut besaran THR yang
harus dibayar, waktu pembayaran dan yang lain. Bagi perusahaan yang tidak patuh terhadap
ketentuan yang berlaku akan diproses sesuai ketentuan yang berlaku." Kita sudah bersurat ke
perusahaan. Dan ini menindaklanjuti surat dari menteri," kata Kepala Disnakertrans Lotim, H.
Supardi, kemarin. Besaran THR yang harus dibayar oleh perusahaan tentunya mengacu pada
ketentuan yang berlaku yaitu sesuai pasal 9 Peraturan Pemerintah nomor 36 tahun 2021 tentang
pengupahan. Termasuk juga Peraturan Menteri Ketenaga-kerjaan nomor 6 tahun 2016 tentang
Tunjangan hari raya keagamaan bagi pekerja atau buruh di perusahaan. Salah satunya yaitu
karyawan yang telah bekerja di atas 12 bulan maka besaran THR yaitu satu kali gaji." Jadi surat
edaran itu harus dipatuhi oleh semua perusahaan," imbuhnya.
TAK DAPAT THR, KARYAWAN BISA NGADU KE POSKO
SELONG- Pemkab Lombok Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transimigrasi (Disnakertrans)
telah menyurati sebagian besar perusahaan di daerah ini berkaitan kewajiban mereka membayar
309
