Page 313 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

Hanya saja, jika pengusaha tidak mampu membayar THR pekerja secara penuh, maka sesuai
ketentuan pengusaha tersebut harus membuat surat pernyataan dan melampirkan laporan
keuangan perusahaan mereka selama dua tahun belakangan untuk menjadi acuan pemerintah
jika pengusaha tersebut memang benar tidak mampu membayar THR pekerjanya secara penuh.

Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) NTB Yustinus Habur mengatakan, pembayaran
THR memang diwajibkan, karena itu merupakan hak dari pekerja yang telah bekerja dan
kewajiban bagi pengusaha membayarkan. Tetapi melihat situasi sekarang memang belum
banyak perusahaan yang usahanya berjalan normal.

"Kalau pengusaha tidak mampu, maka pengusaha harus membuat surat pernyataan
penangguhan bukan tidak bayar. Tapi penangguhan dengan catatan-catatan laporan
keuanganya selama dua tahun seperti apa," kata Yustinus Habur, Rabu (28/4).

Jika laporan keuangan perusahaan selama dua tahun terus merugi, maka penangguhan diajukan
ke Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnaker-trans) NTB. Nantinya laporan tersebut akan
dipertimbangkan oleh Gubenur melalui dewan pengupahan Provinsi NTB, apakah disetujui atau
tidak.

Jadi kalau perusahaan tidak mampu, maka harus mebuat kesepakatan dengan antara pekerja
dan pengusaha, tentu dengan aturan yang ada.
Perusahaan harus melampirkan laporan keuangannya selama 2 tahun, sama dengan ketentuan
penerapan UMP kalau tidak mampu melaporkan kondisi keuangannya ke dewan pengupahan.

Ketentuan untuk perusahaan diwajibkan bayar THR Lebaran ini sesuai Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/ IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Pada prinsipnya, aturan itu mewajibkan pengusaha memberi THR
secara penuh kepada pekerja/buruhnya pada H-7 Lebaran.

Habur mengaku jika tidak ada laporan pada 2020 lalu dari anggotanya yang tidak dibayarkan
THR oleh perusahaan tempat mereka berkerja. Semua dibayarkan meskipun hanya setengahnya
sesuai dengan kesepa-tan kedua belah pihak.

Sebelumnya, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi NTB, I Gede
Putu Aryadi mengatakan, kewajiban perusahaan untuk membayarkan THR bagi pekerja/buruh,
namun melihat kembali kondisi dari perusahaan. Karena ada beberapa kategori perusahaan,
sedangkan di NTB lebih banyak U M KM sementara perusahaan besar tidak banyak. Saat ini
kondisi pengusaha juga tengah kritis.

"Artinya perlu kita lihat kemudian harus mencari solusi. Jangan sampai ini salah persepsi.
Memang kalau kondisinya tidak memungkinkan ada solusinya," katanya, (dev)

caption:

THR LEBARAN : Salah satu restoran di pusat perbelanjaan di Kota Mataram, meski di tengah
pandemi Covid-19, tetap ramai pembeli.

312