Page 36 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

KARYAWAN RESIGN SEBELUM LEBARAN APAKAH DAPAT THR? INI JAWABAN
KEMNAKER
TRIBUNJATENG.COM - Menjelang Hari Raya Idul Fitri 2021, salah satu hal yang kerap buat
pertanyaan para pekerja adalah soal Tunjangan Hari Raya (THR).

Salah satu pertanyaan yang kerap dilontarkan adalah: Jika seorang pekerja mengajukan resign
atau pengunduran diri sebelum lebaran, apakah tetap mendapatkan THR? Sebagaimana dikutip
TribunSolo.com dariTribunnews.com, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengingatkan kalangan pengusaha untuk segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR)
selambat-lambatnya H-7 perayaan Idul Fitri 1442 H.

Lantas bagaimana jika pekerja atau buruh mengundurkan diri sebelum lebaran? Terkait hal
tersebut, pihak Kemnaker menjawab melalui postingan di akun Instagram resminya,
@kemnaker.

"Kalau Resign Sebelum Hari Raya Keagamaan Dapat THR Gak Ya?" tulis @kemnaker pada
keterangan postingannya. Berdasarkan postingannya, dijelaskan bahwa bagi pekerja/buruh yang
hubungan kerjanya berdasarkan PKWTT (tetap) dan terjadi PHK oleh pengusaha terhitung sejak
30 hari sebelum Hari Raya Keagamaan, maka berhak mendapatkan THR.

Sementara itu, pekerja yang resign atau pengunduran diri bukan termasuk PHK yang dilakukan
oleh pengusaha. Melainkan oleh pekerja atau buruh itu sendiri. Jadi berdasarkan ketentuan
tersebut, maka pekerja atau buruh tidak berhak mendapatkan THR. Dasar hukum penjelasan itu
yakni Pasal 7 atat (2) Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

THR diberikan H-7 perayaan Idul Fitri 1442 Seperti yang telah disinggung, Menaker Ida Fauziyah
kembali mengingatkan kalangan pengusaha untuk segera membayarkan Tunjangan Hari Raya
(THR) kepada pekerja atau buruh selambat-lambatnya H-7 perayaan Idul Fitri 1442 H.
Menurutnya, pembayaran THR akan mendorong daya beli masyarakat khususnya pekerja dan
buruh, sehingga akan berdampak positif terhadap perekonomian.

"Peningkatan konsumsi akan berimbas pada meningkatnya perputaran ekonomi yang semakin
cepat," kata Ida saat menjadi narasumber di FMB 9, Senin (26/4/2021).

Hal itu menjadi alasan pemerintah pada tahun ini berkomitmen bahwa THR 2021 harus
dibayarkan secara penuh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Di awal tahun
2021, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif kepada pengusaha, untuk memulihkan
pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada pekerja/buruh.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah pada acara anugerah penghargaan Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) tahun 2021 kepada gubernur dan perusahaan, Rabu (28/4/2021) di,
Jakarta. (Humas Kemnaker) Ida menegaskan, Pemerintah sangat serius dalam pembayaran THR
tahun 2021, karena ini merupakan salah satu instrumen agar dapat cepat memulihkan
perekonomian Indonesia.

Hal ini dibuktikan dengan dengan digalakkannya pembentukan Posko THR. Kemudian
dilibatkannya Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) dan Pengusaha yang tergabung dalam
Dewan Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau Posko THR.

"Dilibatkannya SP/SB dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional
bertujuan agar pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 dapat transparan dan terlaksana
dengan baik," ujar Menaker.

35