Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 37
Kepada para pengusaha yang telat membayar THR dan melewati tenggat H-1 Lebaran, akan ada
sanksi lima persen dari besaran THR yang harus dibayarkan kepada pekerja.
Kemudian sanksinya mulai dari teguran hingga pembatasan aktivitas usaha bagi pengusaha yang
tidak membayar THR.
"Ada denda sesuai ketentuan waktu, denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar,"
lanjutnya.
Kondisi perekonomian pada fase pemulihan, dan situasi ekonomi jauh lebih baik dibandingkan
periode sebelumnya, Menaker Ida meyakini kondisi kalangan pengusaha sudah membaik dan
mampu membayar THR secara penuh dan tepat waktu.
Pemerintah pun telah memberikan banyak insentif kepada pengusaha, sehingga pengusaha
dapat berkontribusi lebih besar dalam memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan
THR kepada pekerja.
Bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR sesuai ketentuan dan waktu yang ditentukan,
pemerintah memberikan kelonggaran bagi perusahaan/pengusaha terdampak pandemi Covid-
19.
Kelonggaran berupa penundaan pembayaran THR paling lambat H-1 Lebaran, sepanjang
pengusaha tersebut melakukan dialog dengan para pekerja dan menyampaikan laporan
keuangannya.
Menaker Ida Fauziyah menjelaskan, hasil kesepakatan antara perusahaan dan pekerja tersebut
harus dibuat secara tertulis. Kemudian harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan
kabupaten/kota paling lambat 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
"(Kesepakatan tertulis-red) Ini tidak menghilangkan kewajiban membayar THR sesuai besaran
dalam peraturan perundang-undangan," ujarnya.(*).
36
