Page 54 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 54

perusahaan. Kewenangan kita, di disnaker hanya sebatas rekomendasi dan eksekutor tentang
              itu ada instansi yang lain," ungkapnya.
              Dhyana juga menyampaikan, para pekerja yang tidak mendapatkan hak THR-nya bisa melapor
              ke Disnaker Bali. Selain bisa melapor ke posko pengaduan, pekerja dapat membuat laporan lewat
              email dan kontak WhatsApp yang sudah tertera "Kalau pekerjanya agak jauh dari provinsi, di
              setiap  kabupaten  dan  kota  di  Disnaker  ada  poskonya.  Jika  Disnaker  kabupaten  dan  kota
              memerlukan ada pengawasan untuk pengaduan itu, mereka koordinasi ke kami," ujarnya.

              Sementara itu, Kepala Disnaker dan ESDM Provinsi Bali Ida Bagus Ngurah Arda menegaskan,
              THR Keagamaan Tahun 2021 wajib dibayarkan bagi para pekerja atau karyawan kendati di masa
              pandemi Covid-19.

              "Kalau  THR  sudah  jelas  diatur  dan  itu  merupakan  kewajiban  daripada  perusahaan  untuk
              membayarnya," katanya saat dihubungi Kamis (29/4).

              Dia  menjelaskan,  Surat  Edaran  Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  M/6/HK.04/IV/2021  tentang
              pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja atau
              Buruh di Perusahaan, pada prinsipnya mewajibkan pengusaha untuk memberi THR keagamaan
              secara  penuh  kepada  pekerja  atau  buruhnya  pada  H-7  Lebaran.  Hal  itu  juga  berlaku  untuk
              pekerja atau buruh berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau Perjanjian Kerja
              Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) yang memiliki masa kerja 1 bulan secara menerus atau lebih.
              Begitu  pula  dengan  pekerja  atau  buruh  berdasarkan  PKWTT  yang  mengalami  PHK  oleh
              pengusaha terhitung sejak H-30 hari sebelum hari raya keagamaan.

              "Di sana sudah jelas. Pertama itu merupakan kewajiban di masa pandemi ini diharapkan adanya
              musyawarah antara pengusaha dengan para pekerja itu sendiri. Kalau dalam ketentuan itu paling
              lambat seminggu sebelum hari raya. Nah sekarang kondisi pandemi ini silakan bermusyawarah
              minimal sebelum hari raya sudah terbayar," ujarnya.

              Pandemi Covid-19 menyebabkan pekerja dirumahkan bahkan di-PHK. Berdasarkan data Dinas
              Tenaga Kerja dan ESDM Bali, sampai saat ini jumlah pekerja formal yang dirumahkan sebanyak
              79.106 orang dan di-PHK 3.349 orang. [yan].

































                                                           53
   49   50   51   52   53   54   55   56   57   58   59