Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

positive - Ida Bagus Ngurah Arda (Kepala Disnaker dan ESDM Provinsi Bali) Kalau THR sudah
jelas diatur dan itu merupakan kewajiban daripada perusahaan untuk membayarnya
negative - Ida Bagus Ngurah Arda (Kepala Disnaker dan ESDM Provinsi Bali) Di sana sudah jelas.
Pertama itu merupakan kewajiban di masa pandemi ini diharapkan adanya musyawarah antara
pengusaha dengan para pekerja itu sendiri. Kalau dalam ketentuan itu paling lambat seminggu
sebelum hari raya. Nah sekarang kondisi pandemi ini silakan bermusyawarah minimal sebelum
hari raya sudah terbayar

Ringkasan

Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker dan ESDM
Bali Tri Arya Dhyana menegaskan bahwa para pekerja yang dirumahkan sebagai imbas pandemi
Covid-19 berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2021. "Wajib, mereka masih
berhak dan (selama) status hubungan kerja masih ada. Yang penting kuncinya di status
hubungan kerjanya masih ada. Dirumahkan pasti hubungan kerja masih ada," kata Dhyana saat
dihubungi, Kamis (29/4).

DISNAKER BALI TEGASKAN PEKERJA YANG DIRUMAHKAN IMBAS PANDEMI COVID-
19 BERHAK DAPAT TH
Kepala Bidang Bina Hubungan Industrial dan Pengawasan Ketenagakerjaan Disnaker dan ESDM
Bali Tri Arya Dhyana menegaskan bahwa para pekerja yang dirumahkan sebagai imbas pandemi
Covid-19 berhak mendapatkan Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran 2021.

"Wajib, mereka masih berhak dan (selama) status hubungan kerja masih ada. Yang penting
kuncinya di status hubungan kerjanya masih ada. Dirumahkan pasti hubungan kerja masih ada,"
kata Dhyana saat dihubungi, Kamis (29/4).

Tak hanya yang dirumahkan, para pekerja yang di-PHK juga bisa dapat THR jika pemutusan
kerja itu terjadi H-30 sebelum hari raya.

"H-30 dari hari raya mereka masih berhak mendapatkan THR, 30 hari sebelum Lebaran,"
imbuhnya.

Dinaker Bali sementara ini telah menerima empat laporan dari tenaga kerja yang intinya
mempertanyakan haknya untuk mendapatkan THR saat dirumahkan. Selain itu, ada pula pekerja
yang melaporkan perusahaannya belum membayar THR tahun lalu.

"Mereka khawatir tidak menerima THR dan juga ada yang dari tahun lalu belum terbayar THR-
nya. Begitu mendapatkan pengaduan, kita turun ke perusahaan. Biasanya perusahaan langsung
tanggap dan mereka langsung memberikan THR-nya," jelasnya.
Ia juga menegaskan, bagi para perusahaan yang tidak membayarkan THR kepada karyawan
tentu ada sanksi, administrasi, denda, hingga pembekuan izin usaha.

"Kalau, yang terlambat ada sanksi denda 5 persen dari total jumlah THR yang harus dibayar.
Itupun, pembayaran bukan untuk karyawan tetapi untuk kesejahteraan pekerja atau karyawan
dikelola di dalam perusahaan," katanya.

"Kalau tidak membayar itu, ada sanksi administrasi, ada teguran tertulis. Kemudian, ada
pembatasan kegiatan perusahaan, dan terakhir paling maksimal ada pembekuan izin

52