Page 48 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

MASIH ADA PERUSAHAAN KESULITAN, TERPAKSA JUAL ASET UNTUK BAYAR THR

TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan
M/6/HK.04/14/2021 mewajibkan pengusaha untuk melakukan pembayaran tunjangan hari raya
(THR) secara penuh tanpa dicicil.

Menanggapi hal ini Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Barat, Cucu Sutara
mengatakan, hingga kini pihaknya belum menerima tembusan surat penangguhan pembayaran
Tunjangan Hari Raya (THR) 2021.

"Artinya di Jabar masih aman," ujar Cucu dalam diskusi Forum Diskusi Wartawan Bandung
(FDWB): Menanti THR 2021 di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kamis (29/4/2021).

Cucu menjelaskan, pembayaran THR sudah menjadi perintah yang wajib dijalankan pemerintah.

Bila tidak, pengusaha akan dikenai denda 5 persen.

Untuk itu, pihaknya mengimbau semua pengusaha untuk membayar THR , meskipun kondisi
perusahaan di Indonesia sangat terdampak pandemi Covid-19.

"Yang sakit saat ini pengusaha. ASN tidak terkena dampak. Akademisi tidak terkena dampak.
Tapi kami sangat terdampak," ujar Cucu.

Informasi yang diperoleh dirinya dari perbankan, sebanyak 70 persen pengusaha melakukan
restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit.

Itu artinya, mereka kesulitan untuk membayar THR.

Untuk membayar THR tersebut, banyak perusahaan yang menjual aset hingga memaksimalkan
restrukturisasi.

"Kita punya program peyelamatan, pemulihan, dan penormalan. Namun kondisi sekarang,
banyak aset yang dijual, karyawan di rumahkan. Jangankan pemulihan, penyelamatan pun
belum berhasil," katanya.

Bahkan Cucu membeberkan saat ini terdapat 700 hotel di Jabar yang mau dijual, ekspor pun
menurun. Bahkan dari sisi transportasi, pariwisata, mengalami minus.

"Jadi kalau ada yang berkata investasi meningkat, coba buktikan yang mana. Sebab ekspor
bukan dari Jabar tapi Cengkareng. Karena Patimban dan BIJB belum optimal," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans
Jabar) Rachmat Taufik Garsadi memastikan perusahaan terdampak Covid- 19 pun wajib
membayarkan THR kepada karyawannya paling telat satu hari sebelum pelaksanaan hari raya
keagamaan.

Taufik mengatakan, mengacu kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan No 6 Tahun 2021,
perusahaan yang terdampak Covid-19 harus melakukan dialog dengan bupati/walikota.

"Perusahan yang masih terdampak bisa melakukan perundingan kesepakatan, dan perusahaan
bisa membuktikan terkait dampak dari pandemi ini. Tapi tetap hanya diberi waktu sampai minus
satu hari sebelum hari raya, jadi kalau di aturannya itu minus tujuh hari," ucap Taufik Ia
menegaskan, tahun ini tidak ada aturan bagi perusahaan untuk mencicil THR bagi karyawannya.
Pasalnya, kondisi tahun ini berbeda dibandingkan dengan tahun lalu, yang dimana aktivitas
ekonomi tahun ini sudah mulai kembali bergeliat.

47