Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 44

Judul               Perusahaan yang Tidak Bayar THR Bisa Didenda 5 Persen Dair Nilai
                                    THR, Ini Penjelasannya
                Nama Media          jabar.tribunnews.com
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://jabar.tribunnews.com/2021/04/29/perusahaan-yang-tidak-
                                    bayar-thr-bisa-didenda-5-persen-dair-nilai-thr-ini-penjelasannya
                Jurnalis            Muhamad Syarif Abdussalam
                Tanggal             2021-04-29 22:03:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Ditjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK Serikat Pekerja Seluruh
              Indonesia  (SPSI))  Pemerintah  memberi  ruang  kepada  pengusaha  pada  tahun  lalu,  itu  boleh
              bayar THR sampai bulan Desember 2020. Tapi, sampai sekarang malah masih ada yang belum
              selesai

              negative - Roy Jinto Ferianto (Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK Serikat Pekerja Seluruh
              Indonesia (SPSI)) Pasal 2 dan Pasal 5 pada Permenaker itu merupakan kunci bagi perusahaan
              untuk memenuhi hak karyawan memperoleh THR. Aturan (Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja)
              baru justru melanggar aturan yang sudah ada. Buruh sangat dirugikan

              negative - Cucu Sutara (Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Barat) Yang sakit saat ini
              pengusaha.  ASN  tidak  terkena  dampak.  Akademisi  tidak  terkena  dampak.  Tapi  kami  sangat
              terdampak. Informasi yang diperoleh dari perbankan, sebanyak 70 persen pengusaha melakukan
              restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit

              negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa)
              Perusahan yang masih terdampak bisa melakukan perundingan kesepakatan, dan perusahaan
              bisa membuktikan terkait dampak dari pandemi ini. Tapi tetap hanya diberi waktu sampai minus
              satu hari sebelum hari raya, jadi kalau di aturannya itu minus tujuh hari

              neutral - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa)
              Selain itu, pemerintah pun telah melakukan relaksasi terkait ekonomi, pajak, listrik bahkan di
              ruang  perbankan.  Tahun  lalu  itu,  semuanya  terkaget-kaget  karena  pandemi  COVID-19  ini.
              Pandemi tahun lalu itu Maret, kemudian hari rayanya bulan Mei. Jadi baru dua bulan, tiga bulan,
              semua terkaget-kaget. Pemerintah Indonesia belum punya acuannya, mana yang terbaik untuk
              menanggulangi pandemi
              negative - Rachmat Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa)
              Dendanya itu lima persen dari nilai THR yang diberikan, misal yang diberikan itu Rp 1 miliar,
              maka denda nya itu lima persen harus diberikan kepada karyawan untuk kesejahteraannya


                                                           43
   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48   49