Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 45
Ringkasan
Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) , Roy Jinto
Ferianto, mengatakan masih ada perusahaan di Kota Cimahi dan Kabupaten Bandung yang
belum menyelesaikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun lalu. Hal ini terjadi karena adanya
kebijakan pemerintah pusat yang memperbolehkan perusahaan untuk menyicil atau menunda
pembayaran THR.
PERUSAHAAN YANG TIDAK BAYAR THR BISA DIDENDA 5 PERSEN DAIR NILAI THR,
INI PENJELASANNYA
TRIBUNJABAR.ID, BANDUNG - Ketua Umum Pimpinan Pusat FSP TSK Serikat Pekerja Seluruh
Indonesia (SPSI) , Roy Jinto Ferianto, mengatakan masih ada perusahaan di Kota Cimahi dan
Kabupaten Bandung yang belum menyelesaikan Tunjangan Hari Raya (THR) tahun lalu.
Hal ini terjadi karena adanya kebijakan pemerintah pusat yang memperbolehkan perusahaan
untuk menyicil atau menunda pembayaran THR.
"Pemerintah memberi ruang kepada pengusaha pada tahun lalu, itu boleh bayar THR sampai
bulan Desember 2020. Tapi, sampai sekarang malah masih ada yang belum selesai," ujarnya
dalam diskusi Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) bersama Prodi Doktor Ilmu Manajemen
(DIM) Unpad di Kampus Unpad, Jalan Dipatiukur, Kamis (29/4/2021).
Jika merujuk pada Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, katanya, tidak tertuang mengenai
pembayaran THR yang diperkenankan untuk ditunda atau dicicil.
THR disebut sebagai penghasilan buruh non-upah yang sifatnya wajib. Saat ada perusahaan
yang dibolehkan melakukan musyawarah, akhirnya THR dibayar tidak tepat waktu.
"Pasal 2 dan Pasal 5 pada Permenaker itu merupakan kunci bagi perusahaan untuk memenuhi
hak karyawan memperoleh THR. Aturan (Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja) baru justru
melanggar aturan yang sudah ada. Buruh sangat dirugikan," ucapnya.
Roy mengataman kebijakan paket ekonomi yang dibuat pemerintah pusat mengarah hanya demi
kepentingan pengusaha.
Kondisi Covid-19 ini selalu dijadikan alasan padahal industri garmen sudah berjalan normal
setelah Idulfitri tahun lalu.
Sementara itu, Ketua Kamar Dagang Indonesia (Kadin) Jawa Barat, Cucu Sutara, mengatakan
hingga kini pihaknya belum menerima tembusan surat penangguhan pembayaran THR 2021.
Cucu menjelaskan, pembayaran THR sudah menjadi perintah yang wajib dijalankan pemerintah.
Bila tidak, pengusaha akan dikenai denda sebanyak lima persen.
Untuk itu, pihaknya mengimbau semua pengusaha untuk membayar THR. Walaupun kondisi
perusahaan di Indonesia sangat terdampak pandemi Covid-19.
"Yang sakit saat ini pengusaha. ASN tidak terkena dampak. Akademisi tidak terkena dampak.
Tapi kami sangat terdampak. Informasi yang diperoleh dari perbankan, sebanyak 70 persen
pengusaha melakukan restrukturisasi atau penangguhan pembayaran kredit," katanya.
Itu artinya, mereka kesulitan untuk membayar THR. Untuk membayar THR tersebut, banyak
perusahaan yang menjual aset hingga memaksimalkan restrukturisasi.
44
