Page 46 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 46
Bahkan 700 hotel di Jabar, katanya, hendak dijual. Ekspor pun menurun. Begitupun dari sisi
transportasi, pariwisata, masih mengalami minus.
Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Rachmat Taufik Garsadi memastikan
perusahaan terdampak COVID-19 pun wajib membayarkan tunjangan hari raya (THR) kepada
karyawannya paling telat satu hari sebelum pelaksanaan hari raya keagamaan.
Taufik mengatakan, mengacu kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun
2021, perusahaan yang terdampak COVID-19 harus melakukan dialog dengan bupati/walikota.
"Perusahan yang masih terdampak bisa melakukan perundingan kesepakatan, dan perusahaan
bisa membuktikan terkait dampak dari pandemi ini. Tapi tetap hanya diberi waktu sampai minus
satu hari sebelum hari raya, jadi kalau di aturannya itu minus tujuh hari," ucap Taufik Ia
menegaskan, tahun ini tidak ada aturan bagi perusahaan untuk mencicil THR bagi karyawannya.
Pasalnya, kondisi tahun ini berbeda dibandingkan dengan tahun lalu, yang aktivitas ekonomi
tahun ini sudah mulai kembali bergeliat.
"Selain itu, pemerintah pun telah melakukan relaksasi terkait ekonomi, pajak, listrik bahkan di
ruang perbankan. Tahun lalu itu, semuanya terkaget-kaget karena pandemi COVID-19 ini.
Pandemi tahun lalu itu Maret, kemudian hari rayanya bulan Mei. Jadi baru dua bulan, tiga bulan,
semua terkaget-kaget. Pemerintah Indonesia belum punya acuannya, mana yang terbaik untuk
menanggulangi pandemi," katanya.
Ia pun mengingatkan adanya denda bagi pengusaha yang telat membayar THR , denda itu
sebesar lima persen dari nilai THR yang diberikan perusahaan kepada karyawannya.
"Dendanya itu lima persen dari nilai THR yang diberikan, misal yang diberikan itu Rp 1 miliar,
maka denda nya itu lima persen harus diberikan kepada karyawan untuk kesejahteraannya,"
katanya.
45
