Page 85 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

PERUSAHAAN WAJIB BAYAR THR, DISNAKER: JIKA TIDAK BISA DAPAT SANKSI

Samarinda, IDN Times - Lebaran sebentar lagi. Sejumlah perusahaan di Kaltim pun diwanti-wanti
soal pembayaran tunjangan hari raya (THR). Urusan tersebut memang wajib hukumnya
dituntaskan. Bila tidak, sanksi administrasi menanti.

"Kami sudah memberikan imbauan (kepada perusahaan) soal (THR) itu," ujar Usman, Kabid
Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial, Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Kaltim saat dikonfrimasi pada Kamis (29/4/2021) sore.

1. THR harus dibayar tujuh hari sebelum Lebaran ilustrasi (Oky Lukmansyah/ANTARA FOTO)
Sebagai informasi urusan THR sebenarnya sudah tertuang dalam SE Nomor M/6/HK.04/IV/2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2021 bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Tak hanya itu, Surat edaran ini juga berdasarkan PP No 36/2021
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Dengan kata lain
persoalan THR tersebut memang wajib ditunaikan oleh perusahaan. Dan Usman mengingatkan,
stimulan hari raya itu dibayar 7 hari sebelum Lebaran. "Paling lambat sehari sebelum Idulfitri.
Semua perusahaan harus membayar THR kepada karyawannya," tegasnya.

2. Perusahaan yang tak bisa bayar THR harus berdialog dengan karyawannya. Lantas bagaimana
dengan perusahaan yang terpuruk karena pandemik COVID-19? Khusus ihwal ini, Usman
menuturkan perusahaan yang bersangkutan wajib mengadakan musyawarah alias dialog dengan
para pekerja. Langkah ini ditempuh demi menghindari konflik hingga pemberikan sanksi
administrasi kepada korporasi terkait. Meski demikian dialog itu harus mencapai mufakat, antara
para pekerja dengan perusahaan. Konsensus ini nantinya harus dibuat tertulis dan memuat
waktu pembayaran THR Keagamaan. Tak hanya itu, akad tertulis tersebut harus dilaporkan ke
Disnaker masing-masing kabupaten/kota. Tak lupa juga melampirkan laporan keuangan sebagai
bukti terdampak COVID-19.

"Apakah nanti perusahaannya mencicil bayar THR itu tak jadi masalah. Yang penting ada
kesepakatan dan urusan bayar THR ini tak boleh dihindari," sebutnya.
3. Tahun lalu ada 118 perusahaan yang mem-PHK karyawannya (ANTARA FOTO/Aji Styawan)
Menurut Usman pembayaran THR tahun ini dan sebelumnya akan berbeda. Sejumlah
perusahaan perlahan-lahan mulai bangkit dari keterpurukan akibat wabah corona. Artinya
pembayaran tunjangan hari raya tak menjadi beban pikiran. Walaupun tak semua perusahaan
demikian. Korporasi sektor batu bara, migas dan sawit misalnya. Lain cerita dengan bidang
transportasi dan perhotelan. Hingga kini sektor tersebut masih seret alias terseok-seok. Menukil
data Disnakertrans Kaltim, pada 2020 lalu ada 118 perusahaan di Kaltim yang melaporkan telah
mem-PHK 1.943 pekerjanya. Ada pula 220 korporasi merumahkan, jumlahnya 8.504 karyawan.

"Penangguhan THR ini pasti ada namun tak seperti tahun lalu. Sampai sekarang kami belum ada
menerima laporan pengaduan. Biasanya setelah Lebaran baru ada," ucap Usman.

4. Perusahaan yang tak membayar THR akan mendapat sanksi administrasi Posko Pengaduan
THR Disnaker PPU (IDN Times/Ervan Masbanjar) Dia menambahkan, terkait pengaduan THR
nanti bisa melapor ke posko masing-masing daerah. Pasalnya pihakya sudah mengimbau
Disnaker sepuluh kabupaten/kota untuk mendirikan posko pengaduan. "Ingat perusahaan yang
tak membayar THR akan mendapat sanksi administrasi," pungkasnya.

84