Page 83 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

KSPSI DIY: MASALAH PEMBAYARAN THR SELALU ADA SETIAP TAHUN

Yogyakarta, IDN Times - Permasalahan Tunjangan Hari Raya (THR) yang tidak dibayarkan
maupun hanya dibayarkan sebagian oleh perusahaan, dari ke tahun ke tetap ada.

Ketua DPD Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Daerah Istimewa Yogyakarta
(DIY) Ruswadi menjelaskan, meskipun surat edaran Kementerian Ketenagakerjaan menyatakan
THR harus dibayarkan penuh, masih ada perusahaan yang melakukan pelanggaran.

"Tahun per tahun tetap ada. Apalagi dua tahun ini COVID-19 dipakai alasan untuk tidak
memberikan THR atau mengangsur THR," ungkapnya pada Kamis (29/4/2021).

1. Permasalahan THR tahun lalu masih ada yang belum tuntas IDN Times/Sukma Shakti Ruswadi
mengatakan, untuk permasalahan THR tahun lalu hingga kini masih ada yang belum tuntas.
Malahan ada perusahaan yang cenderung menghindari membayarkan THR dengan melakukan
PHK terhadap karyawannya. Baik menjelang Ramadan maupun saat Ramadan.

"Masih ada kasus yang tidak tuntas. Makanya fungsi dari pengawasan, dari Serikat Pekerja untuk
mengawal itu. Ada perusahaan yang melakukan PHK sebelum puasa maupun saat puasa,"
katanya.

Ruswadi menjelaskan, ketika perusahaan melakukan PHR sudah memasuki saat Ramadan, maka
dia tetap wajib membayarkan THR ke karyawannya. Baik yang sudah bekerja satu tahun maupun
yang belum dengan ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Bidang pariwisata paling terdampak IDN Times/Ita Malau Menurut Ruswadi, ketika nanti ada
perusahaan yang tidak memberikan THR kepada para pekerjanya, maka dari serikat pekerja
akan memperjuangkan hak pekerja melalui dwipartit. Yakni kesepakatan antara perusahaan dan
pekerja. Ketika nanti tidak ditemukan jalan keluar, maka akan dilaporkan kepada Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi untuk melakukan tindak lanjut.

Berkaca pada tahun kemarin, Ruswadi menyampaikan banyak dari perusahaan pariwisata yang
terdampak COVID-19. Hal tersebut juga berdampak pada pemberian THR kepada para
pekerjanya. Padahal sebenarnya terdampak COVID-19 tidak serta merta bisa menggugurkan
kewajiban perusahaan membayar THR.

"Perusahaan yang paling terdampak paling berat adalah pariwisata, itu ada perhotelan, restoran.
Tapi tidak menutup kemungkinan perusahaan manufaktur, perusahaan lain. Yang cukup survive
rokok dan farmasi. Mereka tidak terdampak, malah omzet naik 10 persen, perusahaan rokok
kebanyakan dibayar penuh (THR)," katanya.

3. Sudah membentuk posko pengaduan Ilustrasi. IDN Times/Daruwaskita Ruswadi
menyampaikan, guna memudahkan pekerja untuk membuat laporan adanya perusahaan yang
tidak membayarkan THR, DPD KSPSI DIY mendirikan posko pengaduan. Aduan tersebut bisa
langsung dilakukan ke posko DPD KSPSI DIY maupun melalui unit serikat pekerja di masing-
masing unit perusahaan tempatnya bekerja.

Nantinya, ketika sudah ditindaklanjuti secara dwipartit namun tidak membuahkan hasil, maka
aduan tersebut akan disampaikan ke Disnakertrans DIY untuk dibantu penyelesaiannya.

"Pendirian posko nanti tidak terbatas. (Jika ada permasalahan THR) bisa melaporkan ke KSPSI
untuk dibantu. Sekarang sudah pada ada grup Whatsapp, jadi semakin lebih cepat melaporkan
aduan THR," paparnya.

82