Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021

Kebijakan itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menaker RI No. M/6/HK.04/IV/2021 tentang
pemberian THR kepada karyawan pada tahun 2021.
Menindaklanjuti hal tersebut, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu (Disnaker-PMPTSP) Kota Malang , Erik Setyo Santoso telah membuka posko
pengaduan THR yang berada di Kantor Disnaker-PMPTSP di Block Office.

Di sana perusahaan bisa melakukan konsultasi lanjutan apabila kesulitan dalam mengurus
pembayaran THR.

Disnaker-PMPTSP yang nantinya akan mengarahkan dan memberikan solusi terkait pembayaran
THR kepada karyawan tersebut.

"Melalui SE tersebut kami imbau dan kita teruskan kepada dunia ketenagakerjaan. Di sini sifatnya
bukan meniadakan. Tapi masih ada kesempatan untuk mencicilnya dan lain sebagainya,"
ucapnya, Kamis (29/4/2021).

Dari situ, diharapkan perusahaan yang mengalami kesulitan membayar THR karyawan bisa
segera berkomunikasi dengan pihak Disnaker-PMPTSP guna mendapatkan penyelesaian dari
permasalahan tersebut.

Hingga saat ini total telah ada 977 perusahaan Kota Malang yang terdaftar dalam Layanan Wajib
Lapor Ketenagakerjaan (WLKP).

Dari jumlah tersebut, apabila ada perusahaan yang tidak membayar THR akan dikenai sanksi
sesuai dengan aturan yang berlaku.

"Sanksinya nanti itu ya mengikuti peraturan tentang ketenagakerjaan ya," ucapnya.

Selain itu, Disnaker-PMPTSP juga telah melakukan sejumlah upaya, salah satunya dengan
memberikan sosialisasi lewat Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit.

"Sosialisasikan lewat LKS Tripartit nanti segera kita sosialisasikan, kemudian kita bentuk tim
monitoring untuk keliling, sekaligus kita buka use case pengaduan atau case konsultasi tersebut,"
tandasnya.

78