Page 74 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 74
Salah satu pertanyaan yang kerap dilontarkan adalah: Jika seorang pekerja mengajukan resign
atau pengunduran diri sebelum lebaran, apakah tetap mendapatkan THR ? Sebagaimana dikutip
TribunSolo.com dari Tribunnews.com , Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah
mengingatkan kalangan pengusaha untuk segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR)
selambat-lambatnya H-7 perayaan Idul Fitri 1442 H.
Nasib THR Lebaran Tak Jelas, Buruh PT Delta 5 Sukoharjo Bakal Bertemu Manajemen, Tuntut
Kejelasan Lantas bagaimana jika pekerja atau buruh mengundurkan diri sebelum lebaran?
Terkait hal tersebut, pihak Kemnaker menjawab melalui postingan di akun Instagram resminya,
@kemnaker.
" Kalau Resign Sebelum Hari Raya Keagamaan Dapat THR Gak Ya? " tulis @kemnaker pada
keterangan postingannya.
Berdasarkan postingannya, dijelaskan bahwa bagi pekerja/buruh yang hubungan kerjanya
berdasarkan PKWTT (tetap) dan terjadi PHK oleh pengusaha terhitung sejak 30 hari sebelum
Hari Raya Keagamaan, maka berhak mendapatkan THR.
Sementara itu, pekerja yang resign atau pengunduran diri bukan termasuk PHK yang dilakukan
oleh pengusaha.
Melainkan oleh pekerja atau buruh itu sendiri.
Jadi berdasarkan ketentuan tersebut, maka pekerja atau buruh tidak berhak mendapatkan THR.
Dasar hukum penjelasan itu yakni Pasal 7 atat (2) Permenaker No. 6 Tahun 2016 tentang THR
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
THR diberikan H-7 perayaan Idul Fitri 1442 Seperti yang telah disinggung, Menaker Ida Fauziyah
kembali mengingatkan kalangan pengusaha untuk segera membayarkan Tunjangan Hari Raya
(THR) kepada pekerja atau buruh selambat-lambatnya H-7 perayaan Idul Fitri 1442 H.
Menurutnya, pembayaran THR akan mendorong daya beli masyarakat khususnya pekerja dan
buruh, sehingga akan berdampak positif terhadap perekonomian.
"Peningkatan konsumsi akan berimbas pada meningkatnya perputaran ekonomi yang semakin
cepat," kata Ida saat menjadi narasumber di FMB 9, Senin (26/4/2021).
Hal itu menjadi alasan pemerintah pada tahun ini berkomitmen bahwa THR 2021 harus
dibayarkan secara penuh dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di awal tahun 2021, Pemerintah telah mengeluarkan berbagai insentif kepada pengusaha, untuk
memulihkan pergerakan ekonomi dengan membayarkan THR kepada pekerja/buruh.
Ida menegaskan, Pemerintah sangat serius dalam pembayaran THR tahun 2021, karena ini
merupakan salah satu instrumen agar dapat cepat memulihkan perekonomian Indonesia.
Hal ini dibuktikan dengan dengan digalakkannya pembentukan Posko THR.
Kemudian dilibatkannya Serikat Pekerja (SP)/Serikat Buruh (SB) dan Pengusaha yang tergabung
dalam Dewan Pengupahan Nasional sebagai tim pemantau Posko THR.
"Dilibatkannya SP/SB dan Pengusaha yang tergabung dalam Dewan Pengupahan Nasional
bertujuan agar pelaksanaan pembayaran THR tahun 2021 dapat transparan dan terlaksana
dengan baik," ujar Menaker.
73
