Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2021
P. 69
DISNAKETRANS JABAR DENDA PERUSAHAAN TAK BAYAR THR
Bandung - Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat (Disnakertrans Jabar)
mengingatkan adanya denda bagi perusahaan yang telat membayar tunjangan hari raya (THR)
sebesar lima persen dari nilai THR yang diberikan perusahaan kepada karyawannya.
"Jadi dendanya itu lima persen dari nilai THR yang diberikan, misal yang diberikan itu Rp1 miliar,
maka dendanya itu lima persen harus diberikan kepada karyawan untuk kesejahteraannya," kata
Kadisnakertrans Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi pada Diskusi Menanti THR 2021 yang
diadakan oleh Forum Diskusi Wartawan Bandung (FDWB) dan DIM Unpad di Bandung, Kamis.
Menurut dia, terdapat 50 ribu lebih perusahaan yang terdaftar dalam wajib lapor kinerja
perusahaan (WLKP) di wilayah Jawa Barat.
"Dan mungkin banyak yang tidak terdaftar dengan berbagai permasalahannya, tapi di lain pihak
kita harus menjaga jangan sampai berhenti di PHK," kata dia.
Pihaknya memastikan perusahaan terdampak COVID-19 wajib membayarkan THR kepada
karyawannya paling telat satu hari sebelum pelaksanaan hari raya keagamaan.
Dia mengatakan jika mengacu kepada Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun
2021 maka perusahaan yang terdampak COVID-19 harus melakukan dialog dengan bupati/wali
kota.
"Untuk perusahaan yang masih terdampak bisa melakukan perundingan kesepakatan, dan
perusahaan bisa membuktikan terkait dampak dari pandemi ini," kata dia.
"Namun tetap hanya diberi waktu sampai minus satu hari sebelum hari raya, jadi kalau di
aturannya itu minus tujuh hari," lanjut Taufik.
Dia menuturkan pada tahun ini tidak ada aturan bagi perusahaan untuk mencicil THR bagi
karyawannya karena kondisi tahun ini berbeda dibandingkan dengan tahun lalu yang di mana
aktivitas ekonomi tahun ini sudah mulai kembali bergeliat.
Selain itu, lanjut dia, pemerintah juga telah melakukan relaksasi terkait ekonomi, pajak, listrik
bahkan di ruang perbankan.
"Pada tahun lalu itu, semuanya terkaget-kaget karena pandemi COVID-19 ini. Pandemi tahun
lalu itu Maret, kemudian Hari Rayanya bulan Mei. Jadi baru dua bulan, tiga bulan, semua
terkaget-kaget. Pemerintah Indonesia belum punya acuannya, mana yang terbaik untuk
menanggulangi pandemi," katanya.
.
68
