Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2021

KEBIJAKAN TAK TRANSPARAN: MUDIK DILARANG, PEKERJA ASING BOLEH
DATANG
Kontroversi kedatangan tenaga kerja asing ke Indonesia selama masa pelarangan mudik terus
mengemuka. Masyarakat dilarang pulang kampung, tapi tenaga kerja asing dari Cina justru
dibiarkan berdatangan.

Sejak awal Mei, diketahui ada tiga kloter tenaga kerja asal Cina yang datang ke Indonesia. Kloter
pertama tiba pada Selasa (4/5/2021). Mereka datang dengan menumpang pesawat sewaan milik
China Southern Airlines dengan nomor penerbangan CZ8353. Pesawat yang membawa 85 orang
dari Shenzen ini mendarat di Soekarno Hatta.

Selang dua hari, tercatat 171 WNA asal Cina kembali masuk ke Indonesia melalui Soekarno
Hatta. Pesawat sewaan milik Xiamen Air dengan nomor registrasi MF855 dari Fuzhou mendarat
pukul 11.50. Mereka datang persis pada masa pelarangan mudik ketika banyak pemudik kucing-
kucingan dengan polisi dan DLLAJR.
Terakhir, pada Sabtu (8/5/2021) kemarin, menggunakan pesawat sewaan milik China Southern
Airlines dengan nomor penerbangan CZ-387, sebanyak 157 warga Cina kembali masuk ke
Indonesia. Catatan kedatangan mereka tercatat rapi di Direkorat Jenderal Imigrasi.

Banyak pihak yang memprotes kebijakan tersebut karena mereka datang pada saat masyarakat
dibatasi geraknya. Selain itu, pandemi di Indonesia memasuki babak baru ketika sejumlah varian
baru virus korona dari Inggris, Arika Selatan, dan India banyak terlacak di sejumlah daerah di
Indonesia.

Pengamat Kebijakan Publik Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah menilai ada dua faktor
yang menjadi penyebab munculnya sentimen negatif tersebut.

Pertama, masyarakat sudah kadung menilai pemerintah tidak konsisten dalam menerapkan
kebijakan larangan mudik.

Ketika masyarakat sedang dilarang bepergian dan diputar balik di mana-mana, warga negara
asing justru kedapatan masih dengan bebas masuk ke Indonesia. Trubus menilai, seharusnya
pemerintah juga mengambil sikap yang sama terkait larangan bepergian terhadap warga negara
asing (WNA).

Pun, jika memang ada kebutuhan TKA, pemerintah sebaiknya menundanya terlebih dahulu.
Apalagi menurutnya, masa pelarangan ini terhitung tak terlalu lama, yakni hanya dua minggu.
"Akhirnya kebijakan larangan ini jadi paradoks. Lalu muncul kecemburuan sosial dan prasangka
negatif," katanya kepada Lokadata.id, Selasa (18/5/2021).

Kedua, sikap pemerintah yang tidak transparan dan komprehensif dalam merespons kritik dari
masyarakat juga semakin menebalkan sentimen tersebut. Misalnya, dalam sebuah pernyataan,
pemerintah menyatakan bahwa kedatangan TKA tersebut ditujukan untuk mengerjakan proyek
strategis nasional (PSN).

Namun, pemerintah tak menjelaskan secara rinci pada proyek strategis apa mereka dipekerjakan
dan bagaimana keterlibatan tenaga kerja lokal di dalamnya. Kementerian dan lembaga terkait
pun tak menjelaskan permasalahan secara utuh mengenai urgensi kedatangan TKA Cina saat ini
dan seperti apa PSN yang akan direalisasikan.

"Dari Tiongkok dan Pemerintah kita juga enggak transparan apakah betul untuk PSN dan proyek
yang seperti apa. Ini yang membuat masyarakat melihat masalah tenaga kerja dari Tiongkok ini
jadi krusial," jelasnya.

158